Manajemen Pertahanan dalam Bayang Perintah Eksekutif Presiden AS: 'Department of War'

Perubahan nama Pentagon lewat perintah eksekutif Presiden AS ini sarat muatan retoris. Trump menyatakan langkah ini “sangat penting, karena soal sikap... ini tentang kemenangan”[5].

Bagi Trump, kata “Pertahanan” dirasa terlalu pasif; ia ingin militer AS juga berani ofensif. “Defense is too defensive... we want to be offensive too if we have to,” ujarnya[6].  

Menteri Pertahanan AS (yang kini berganti titel menjadi Secretary of War) Pete Hegseth bahkan bersorak mendukung: “Kami akan maju menyerang, tidak hanya bertahan. Maksimal pada daya gempur, tak lagi terikat legalitas yang lunglai,” katanya garang[7]. 

Pesan yang tersirat jelas: militer AS di bawah komando politik saat ini didorong mengedepankan postur pre-emptive strike (pukul dulu) dan overt aggression sebagai bagian dari manajemen pertahanannya. 

Langkah rebranding ini bukan sekadar urusan kosmetik nama, melainkan cerminan perubahan strategi pertahanan. Dari segi sejarah, Departemen Pertahanan AS dibentuk pada 1949 dengan semangat mencegah perang di era senjata nuklir[8].  

Kini, dengan menghidupkan kembali semangat Departemen Perang, Washington secara simbolis mengakui bahwa fungsi militer mereka bukan lagi sekadar penjaga keamanan (satpam) dunia, tetapi juga petarung aktif yang siap melancarkan serangan terhadap musuh-musuhnya.

Kebijakan ini sejalan dengan langkah-langkah Trump sebelumnya, seperti parade militer besar-besaran di Washington dan pembatalan kebijakan penggantian nama pangkalan militer yang dianggap terlalu “politik benar”[9][10]. 

Semua ini menandakan pergeseran budaya strategis menuju penekanan pada kekuatan militer ofensif (“warrior ethos” menurut Hegseth[4]). 

Bagi komunitas internasional, perubahan sikap AS ini menimbulkan pertanyaan serius. Jika sang “polisi dunia” kini bergaya bak “preman”, siapa yang akan menjamin ketertiban global? Selama ini, meski sering dikritik, peran AS sebagai hegemon dianggap menstabilkan melalui aliansi dan deterrence.

Namun ketika retorika resmi Pentagon berubah menjadi “Departemen Perang”, kekhawatiran muncul bahwa pendekatan militeristik akan makin dominan.  

Diplomasi dan jalur damai bisa terpinggirkan oleh logika “menang perang” yang dikedepankan. Negara-negara lain tentu akan membaca sinyal ini dan mungkin terpacu mengikuti jejak memperkuat postur militer masing-masing. Risiko perlombaan senjata dan eskalasi konflik pun meningkat.
Dampak Global: Perlombaan Senjata di Eropa hingga Asia 

Langkah AS tersebut datang di tengah trek global yang memang sudah menuju peningkatan tajam belanja militer. Menurut data terbaru SIPRI, belanja militer dunia tahun 2024 mencapai rekor US$2,718 triliun – naik 9,4 persen dari tahun sebelumnya dan merupakan kenaikan tertinggi sejak akhir Perang Dingin[11].  

Kenaikan drastis ini terjadi merata di semua kawasan, dipicu oleh berbagai krisis keamanan. Di Eropa, perang di Ukrainamemasuki tahun ketiga telah mendorong lonjakan anggaran pertahanan banyak negara. Belanja militer di Eropa (termasuk Rusia) naik 17 persen pada 2024, melewati level tertinggi di era akhir Perang Dingin[12][13]. 

Jerman misalnya, meningkatkan anggaran militernya 28 persen menjadi US$88,5 miliar pada 2024, terbesar di Eropa Barat, sebagai bagian dari dana khusus €100 miliar pascainvasi Rusia ke Ukraina[13]. 

Amerika Serikat sendiri tetap menjadi negara dengan pengeluaran militer terbesar di dunia, jauh melampaui yang lain. Tahun 2024, anggaran militer AS mencapai sekitar US$997 miliar(sekitar 37?ri total belanja militer global)[14].