Manajemen Pertahanan dalam Bayang Perintah Eksekutif Presiden AS: 'Department of War'

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di ASEAN tidak kebal terhadap dinamika ini. Selama ini, posisi Indonesia dikenal menganut politik luar negeri bebas-aktif, menghindari aliansi militer formal dengan blok mana pun.

Namun, di tengah meningkatnya ketegangan global dan regional, tekanan bagi Indonesia untuk memperkuat pertahanannya sendiri makin besar. Data SIPRI menunjukkan bahwa dalam sedekade terakhir, belanja pertahanan Indonesia (baik per kapita maupun proporsi terhadap PDB) tergolong terendah di antara enam ekonomi berkembang utama di Asia Tenggara[21].  

Ini berarti kapasitas militer kita relatif tertinggal dibanding, misalnya, Singapura, Malaysia, atau Vietnam, apalagi jika dibandingkan kekuatan militer besar Asia. Alutsista TNI banyak yang sudah menua, dan program modernisasi Minimum Essential Force (MEF) kita beberapa kali tersendat pendanaan. 

Menyadari hal itu, pemerintah Indonesia belakangan mulai mengambil langkah nyata untuk mengejar ketertinggalan. Menjelang akhir 2023, Presiden Joko Widodo menyetujui kenaikan anggaran pertahanan hingga 20% untuk tahun 2024, sebuah lonjakan signifikan demi mempercepat upgrade hardware militer seiring perkembangan geopolitik[22][23].  

Dengan kenaikan ini, bugdet pertahanan naik dari sekitar $20,7 miliar menjadi $25 miliar[24]. Menkeu Sri Mulyani menyatakan tambahan anggaran ini diperlukan mengingat kondisi alutsista Indonesia yang banyak uzur serta meningkatnya ancaman di tengah dinamika geo-politik dan geo-keamanan yang kian kompleks[25].  

Meski demikian, ia menambahkan bahwa total belanja militer untuk periode 2020-2034 diproyeksikan sekitar $55 miliar, masih sesuai rencana jangka panjang fiskal[26].

Artinya, pemerintah berusaha menaikkan kemampuan militer namun tetap menjaga keseimbangan dengan kemampuan ekonomi. Perlu dicatat, sebagian pendanaan modernisasi ini akan mengandalkan pinjaman luar negeri[27], yang mengindikasikan adanya batas fiskal yang dihadapi. 

Di bawah koordinasi Menteri Pertahanan waktu itu bapak Prabowo Subianto, Indonesia mulai menandatangani sejumlah kontrak pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) strategis. Misalnya, akuisisi 42 jet tempur Rafale dari Prancis senilai US$8,1 miliar, pembelian 12 UAV tempur dari Turki senilai $300 juta, serta 12 jet Mirage 2000-5 bekas seharga $800 juta[28].  

Indonesia juga sepakat membeli pesawat angkut dan helikopter dari Boeing dan Lockheed Martin (AS), serta kapal penyelamat kapal selam dari Inggris[29]. Langkah-langkah ini menandakan keseriusan pemerintah memperkuat TNI.

Meski demikian, belanja besar ini tentu saja harus diimbangi manajemen pertahanan yang baik serta strategi yang jelas agar bisa menjamin deterrence effect berjalan efektif.

Apalagi, lingkungan keamanan regional begitu dinamis, misalnya potensi konflik di Laut Natuna Utara, sengketa di Laut Cina Selatan, ancaman terorisme maritim, hingga proxy war dan artificial intelligence, serta kekuatan besar di kawasan. Indonesia dituntut sigap dan cermat menyikapi setiap perkembangan. 

Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia
Menghadapi bayang-bayang “Department of War” dan perlombaan senjata global-regional, Indonesia perlu melakukan penyesuaian strategis dalam manajemen pertahanan nasional.  

Beberapa langkah kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain: 

1. Memperkuat Deterrence dan Postur Pertahanan 

Indonesia perlu meningkatkan daya tangkal militer yang kredibel. Kenaikan anggaran pertahanan sudah dicanangkan hingga $25 miliar[24]; yang krusial adalah alokasi efektif untuk modernisasi alutsista yang paling dibutuhkan (misal: sistem pertahanan udara berlapis, kapal patroli maritim canggih, pertahanan bawah laut, pesawat tempur multiguna, dan teknologi cyber warfare).

Program Minimum Essential Force harus dilanjutkan dan dituntaskan dengan skala prioritas yang jelas dan terukur, agar TNI mampu mengamankan kedaulatan wilayah dari ancaman aktual maupun potensial. 

2. Peningkatan Kemandirian Industri Pertahanan

Di tengah ketidakpastian pasokan global (terutama jika rivalitas memburuk, akses alutsista bisa dipolitisasi), Indonesia wajib mendorong kemandirian industri pertahanan.

Ini mencakup alih teknologi dari pembelian alutsista (offset), peningkatan kapasitas BUMN strategis seperti PT Pindad, PAL, DI, serta kolaborasi riset dengan mitra internasional. Dengan industri pertahanan lebih mandiri, Indonesia dapat memastikan kesiapan militer tanpa terlalu bergantung pada negara lain yang sikapnya bisa berubah sesuai kepentingan mereka. 

3. Diplomasi Pertahanan dan Netralitas Aktif

Menyikapi rivalitas AS–China, Indonesia harus lincah dalam diplomasi. Prinsip politik luar negeri bebas-aktif harus diterjemahkan dalam tindakan konkret: memperkuat kerjasama keamanan regional di bawah payung ASEAN (misalnya lewat ADMM dan ADMM-Plus untuk dialog pertahanan), mendorong Kode Etik Laut China Selatanagar segera terwujud, serta meningkatkan interaksi dengan semua kekuatan besar secara berimbang. Indonesia sebaiknya menghindari terseret ke blok militer mana pun, namun tetap proaktif menawarkan diri sebagai bridge builder dan honest broker dalam sengketa internasional. Inisiatif diplomasi pertahanan seperti latihan militer bersama multilateral, pertukaran perwira, maupun mediasi konflik regional akan meneguhkan posisi Indonesia sebagai pemimpin yang berpengaruh di ASEAN. 

4. Reformasi Manajemen Pertahanan

Di tingkat domestik, perbaikan tata kelola pertahanan tak kalah penting. Integrasi tri-matra (darat, laut, udara) dalam perencanaan strategis harus ditingkatkan agar tercapai sinergi optimal di lapangan.

Penguatan peran Kementerian Pertahanan dalam perumusan kebijakan jangka panjang, didukung koordinasi intelijen yang solid (BAIS, BIN), akan memastikan respon ancaman yang cepat dan tepat. Transparansi anggaran dan akuntabilitas pengadaan wajib dijaga untuk mencegah inefisiensi atau korupsi yang melemahkan pertahanan. Selain itu, pembangunan pertahanan nirmiliter (ketahanan siber, energi, pangan, dan infrastruktur vital) perlu mendapat porsi dalam manajemen pertahanan menyeluruh, mengingat perang masa kini juga menyasar domain non-fisik. 

5. Peningkatan Kemampuan Aliansi Strategis

Walau Indonesia tidak bersekutu secara resmi, membuka opsi kerjasama strategis terbatas dapat menguntungkan. Misalnya, memperdalam latihan bersama dengan negara-negara sahabat, partisipasi aktif dalam operasi penjaga perdamaian PBB, dan menjajaki perjanjian keamanan non-aliansi (seperti strategic partnershipdengan negara netral lainnya).

Tujuannya bukan mengikat Indonesia ke pakta pertahanan, tetapi untuk memperluas akses informasi, teknologi, dan dukungan internasional saat dibutuhkan. Dengan jejaring pertahanan yang luas namun fleksibel, Indonesia dapat lebih percaya diri menghadapi situasi krisis tanpa harus bergantung pada satu negara adidaya. 

Penutup 

Dunia tengah memasuki era baru yang penuh ketidakpastian, di mana retorika perang kembali mengemuka bahkan di jantung negara yang paling berpengaruh. Keputusan Presiden AS mengubah Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perangadalah penanda zaman bahwa pendekatan keras dan militeristik kian mendominasi.

Bagi Indonesia, perkembangan ini bagai dua sisi mata uang: di satu sisi, bisa berarti situasi keamanan global makin rawan dan menuntut kesiagaan ekstra; di sisi lain, membuka kesempatan bagi kita untuk unjuk peran sebagai penyeimbang yang mengutamakan perdamaian.
Indonesia perlu membaca perubahan ini dengan seksama dan merespons dengan strategi yang tepat.

Manajemen pertahanankita harus sigap beradaptasi – memperkuat kemampuan militer dan deterrence nasional, sekaligus menjalankan diplomasi cerdas guna mencegah konflik terbuka di kawasan. Ibarat pepatah, si vis pacem, para bellum – jika menginginkan damai, bersiaplah untuk perang.  

Artinya, dengan kekuatan pertahanan yang tangguh dan pengelolaan strategis yang lincah, Indonesia dapat mencegah perang itu sendiri. Kita harus menjadi satpamyang sigap dan disegani, tanpa perlu berubah menjadi preman. Ketika guncangan datang, negeri ini akan berdiri kokoh melindungi kepentingan nasionalnya, sembari terus menyerukan perdamaian dan stabilitas bagi tatanan dunia yang lebih aman. 

Referensi:
• Stewart, Phil. “Trump orders return to the US 'War Department'.” Reuters, 5 Sept 2025[1][7].
• Barrow, Bill. “Trump’s push to change Department of Defense to 'War Department'...” AP News, 5 Sept 2025[2][3].
• Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). “World military expenditure reaches $2718 billion in 2024...” Press Release, 28 April 2025[11][14].
• SIPRI. “Global military spending surges amid war, rising tensions...” Press Release, 22 April 2024[20][30].
• SIPRI. “Trends in World Military Expenditure, 2024.” Fact Sheet, April 2025[16][19].
• Reuters. “Indonesia approves 20% rise in defence budget by 2024.” 30 Nov 2023[24][21].
• Reuters. “Trump says 2026 G20 summit will be held at his Miami golf club.” 6 Sept 2025[31][32]. (Sebagai konteks pernyataan ofensif Trump).
 
[1] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [31] [32] Trump orders return to the US 'War Department' | Reuters
https://www.reuters.com/world/us/trump-orders-return-us-war-department-2025-09-05/
[2] [3] Trump's push to change Department of Defense to 'War Department' would turn back the clock to WWII
https://www.wral.com/story/trumps-push-to-change-department-of-defense-to-war-department-would-turn-back-the-clock-to-wwii/22146687/
[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] Unprecedented rise in global military expenditure as European and Middle East spending surges | SIPRI
https://www.sipri.org/media/press-release/2025/unprecedented-rise-global-military-expenditure-european-and-middle-east-spending-surges
[20] [30] Global military spending surges amid war, rising tensions and insecurity | SIPRI
https://www.sipri.org/media/press-release/2024/global-military-spending-surges-amid-war-rising-tensions-and-insecurity
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] Indonesia approves rise of 20% in defence spending through 2024 | Reuters
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-approves-20-rise-defence-budget-by-2024-2023-11-30/