Krisis Kepemimpinan di Madagaskar: Rajoelina Kabur, Militer dan Parlemen Berebut Kekuasaan

Ringkasan Berita:

• Presiden Andry Rajoelina dilaporkan kabur dari Madagaskar dan mencoba membubarkan parlemen lewat dekrit dari luar negeri, namun langkah itu ditolak oposisi.
• Parlemen kemudian memakzulkannya karena dianggap meninggalkan jabatan.
• Sementara itu, unit militer elite CAPSAT mengambil alih kendali lembaga negara dan berencana membentuk komisi penguasa sementara.
• Krisis kepemimpinan pun pecah di tengah perebutan kekuasaan antara parlemen dan militer.

TRIBUNNEWS.COM – Krisis politik Madagaskar semakin memuncak.

Presiden Andry Rajoelina dikabarkan melarikan diri ke luar negeri di tengah gelombang protes besar-besaran yang dipimpin oleh kelompok muda “Gen Z Madagaskar”.

Dalam situasi yang kacau, parlemen memutuskan untuk memakzulkan presiden, sementara unit militer elit mengklaim telah mengambil alih kekuasaan.

BBC dan Al Jazeera melaporkan, pemungutan suara pemakzulan dilakukan pada Selasa (14/10/2025).

Tindakan tersebut dilakukan selang beberapa jam setelah Rajoelina mengonfirmasi dirinya meninggalkan negara itu.

Andry Rajoelina menyebut langkah itu diambil demi “melindungi nyawa” setelah unit tentara elit CAPSAT membelot dan menguasai stasiun televisi nasional.

“Saya terpaksa mencari tempat aman untuk melindungi hidup saya,” ujar Rajoelina dalam siaran langsung berdurasi 26 menit.

Lokasinya saat ini belum diketahui.

Media Prancis RFI melaporkan ia kemungkinan diterbangkan dengan pesawat militer Prancis.

Di hari yang sama, Rajoelina mengumumkan pembubaran parlemen melalui unggahan di platform X (Twitter).

Keputusan itu ditolak oleh oposisi yang justru menuduhnya melanggar konstitusi.

“Saya telah memutuskan untuk membubarkan Majelis Nasional. Rakyat harus didengarkan kembali. Beri jalan bagi kaum muda,” tulisnya.

Baca juga: Didemo Gen Z, Presiden Madagaskar Andry Rajoelina Kabur dengan Pesawat Militer Prancis

Langkah presiden tersebut memperburuk situasi.

Parlemen menolak dekrit itu dan memulai proses pemakzulan dengan alasan Rajoelina telah “meninggalkan jabatannya”.

Dalam respons di Facebook, Rajoelina mengecam langkah parlemen dan menyebut tindakan militer sebagai “inkonstitusional”.

Militer Kuasai Lembaga Negara