Sedikitnya 18.000 Polisi Dikerahkan untuk Amankan Kunjungan Presiden AS Donald Trump di Tokyo

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO –  Sedikitnya 18.000 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan kedatangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Tokyo, Senin (27/10/2025) sore.

“Otoritas keamanan diperkuat secara besar-besaran dan dianggap sebagai tingkat siaga tertinggi bagi kunjungan pejabat luar negeri,” ungkap seorang sumber di Kepolisian Tokyo kepada Tribunnews.com, Senin (27/10/2025).

Meski pengamanan superketat, sempat terjadi insiden di mana seorang pria bersenjata pisau ditangkap di dekat Kedutaan Besar AS sesaat sebelum kedatangan Trump.

Operasi pengamanan besar dimulai sejak 26 Oktober 2025. 

Di sekitar Kedutaan Besar AS di Minato-ku, Tokyo, polisi telah melakukan pemeriksaan kendaraan dan memperbanyak patroli berseragam.

Baca juga: AS Prioritaskan Jepang, Trump Jadwalkan Kunjungan Resmi ke Tokyo Akhir Oktober 2025

Sebelumnya, pada 24 Oktober, terjadi insiden di mana seorang pria yang sedang diinterogasi tiba-tiba mengeluarkan pisau dapur dan mengarahkannya ke petugas polisi.

Peristiwa itu sempat menimbulkan kepanikan di kawasan tersebut, meski tidak terkait langsung dengan kunjungan Trump.

Sebagai langkah antisipasi, polisi akan lebih aktif menanyakan identitas dan tujuan kepada orang yang melintas di area publik, terutama di sekitar lokasi yang dilalui iring-iringan presiden.

Pembatasan Lalu Lintas dan Antisipasi Teror Lone Offender

Selama kunjungan Trump, pembatasan lalu lintas diberlakukan pada 27–29 Oktober 2025 di Metropolitan Expressway dan beberapa jalan umum di Tokyo.

Kemacetan lalu lintas diperkirakan tak terhindarkan.

Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo mengimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi umum selama periode tersebut.

Pihak kepolisian juga menaruh perhatian khusus terhadap potensi aksi teror tunggal atau Lone Offender (LO).

Istilah ini mengacu pada pelaku tunggal yang melakukan serangan secara mandiri, seperti dalam penembakan mantan PM Shinzo Abe (2022) dan serangan terhadap PM Fumio Kishida (2023).

Sebagai langkah antisipasi, kepolisian memantau aktivitas di media sosial untuk mendeteksi tanda-tanda terorisme, menyiapkan bus anti huru-hara sebagai penghalang keamanan, serta menempatkan unit tanggap darurat dalam siaga penuh.