Pemprov Jakarta Pesan Kereta MRT dari Jepang Senilai Rp1,83 Triliun
Pemprov DKI Jakarta memesan 48 gerbong MRT dari Jepang senilai 17 miliar yen untuk Jalur Utara–Selatan Fase 2A, dukungan ODA Jepang melalui JICA
Editor:
Eko Sutriyanto
lihat foto
Nihon Sharyo
KERETA MRT - Gerbong MRT seperti ini Tozai line yang akan dikirimkan tahap pertama ke Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memesan rangkaian kereta baru dari Jepang senilai 17 miliar yen, atau hampir Rp1,83 triliun, guna mendukung pembangunan MRT Jakarta Jalur Utara–Selatan Fase 2A. Perusahaan Japan Vehicle Manufacturing (Nihon Sharyo) dan Sumitomo Corporation mengumumkan pada 27 Oktober 2025 bahwa mereka telah menerima pesanan sebanyak 48 gerbong kereta bawah tanah dari PT MRT Jakarta (MRTJ).
Dengan penambahan jalur baru dan kereta berteknologi tinggi, diharapkan kenyamanan serta kualitas hidup masyarakat Jakarta semakin meningkat, sejalan dengan visi kota berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Pihak Nihon Sharyo dan Sumitomo Corporation menyatakan akan terus menjajaki peluang kerja sama baru guna mendukung pengembangan jaringan kereta api dan sistem transportasi publik di Indonesia.
Kerja sama ini menandai komitmen jangka panjang kedua negara dalam menghadirkan transportasi modern yang efisien, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat perkotaan.
Diskusi perkeretaapian di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com
Baca Juga
| Saham Toyota Jepang Melonjak Setelah Disebut Trump akan Investasi 10 Miliar Dolar AS |
|
|---|
| 5 Fakta tentang Akiya Jepang: Rumah Kosong Harga Murah hingga Gratis yang Ditawarkan Pemerintah |
|
|---|
| Trump Isyaratkan Keinginan Jadi Presiden 3 Periode, Siap Nyapres Lagi pada 2028 |
|
|---|
| Seminggu Menjabat, PM Baru Jepang Ajak AS Teken Kesepakatan Mineral Tanah Jarang Miliaran Dolar |
|
|---|
| Pemerintah Daerah Dinilai Memegang Peran Strategis Atasi Perubahan Iklim dan Permasalahan Lingkungan |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.