Intelijen Korea Selatan: Korea Utara Kirim 5.000 Personel Resimen Zeni Konstruksi ke Rusia

Intelijen Korea Selatan: Korea Utara Kirim 5.000 Personel Resimen Zeni Konstruksi ke Rusia

TRIBUNNEWS.COM - Korea Utara dilaporkan telah mengirim sekitar 5.000 pasukan konstruksi ke Rusia sejak September.

Pasukan konstruksi yang lazim disebut korps Zeni dengan jumlah setingkat resimen tersebut (antara 3 ribu hingga 5 ribu personel) disebut-sebut untuk membantu "rekonstruksi infrastruktur," di Rusia.

Kabar ini disampaukan seorang anggota parlemen Korea Selatan pada Selasa (4/11/2025) setelah pengarahan oleh badan mata-mata Seoul.

Baca juga: AS Perbanyak Pasukan di Korea Selatan, Korea Utara Punya China dan Rusia, Kim Jong Un: Ancaman!

"Hal ini juga menunjukkan kalau Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menjadi semakin berani berkat perang di Ukraina," tulis ulasan TMT, dikutip Selasa.

Berkat perang Ukraina, Korea Utara berhasil mengamankan dukungan penting dari Moskow setelah mengirim ribuan tentara untuk bertempur bersama pasukan Rusia.

Anggota parlemen Korea Selatan, Lee Seong-kweun mengatakan kepada wartawan kalau "Sekitar 5.000 pasukan konstruksi Korea Utara telah dipindahkan ke Rusia secara bertahap sejak September dan diperkirakan akan dimobilisasi untuk rekonstruksi infrastruktur."

Ia menambahkan, "Tanda-tanda berkelanjutan pelatihan dan seleksi personel dalam persiapan penempatan pasukan tambahan telah terdeteksi."

Baca juga: Rusia Menggila, Serangan Rudal ke Ukraina Capai Titik Tertinggi dalam 2,5 Tahun: Kiev Bisa Beku

Badan mata-mata Korea Selatan mengatakan kepada anggota parlemen kalau sekitar 10.000 tentara Korea Utara diperkirakan saat ini dikerahkan di dekat perbatasan Rusia-Ukraina, menurut Lee.

Setidaknya 600 tentara Korea Utara tewas dalam perang Ukraina dan ribuan lainnya menderita luka-luka, menurut perkiraan Korea Selatan.

Para analis mengatakan Korea Utara menerima bantuan keuangan, teknologi militer, serta pasokan makanan dan energi dari Rusia sebagai imbalan pengiriman pasukan.

Hal itu memungkinkannya menghindari sanksi internasional berat yang dijatuhkan atas program nuklir dan misilnya yang dulunya merupakan alat tawar-menawar penting bagi Amerika Serikat.

Kemungkinan Korut Berunding dengan AS

Sejak batalnya pertemuan penting antara Kim Jong Un dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada tahun 2019 karena tak ada titik temu soal denuklirisasi dan pencabutan sanksi, Pyongyang telah berulang kali menyatakan dirinya sebagai negara nuklir yang "tidak dapat diubah".

Pyongyang tidak menanggapi tawaran Trump untuk bertemu dengan Kim minggu lalu.

Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son Hui justru menuju ke Moskow, di mana ia dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral.

Lee mengatakan badan mata-mata Seoul yakin Kim terbuka untuk berunding dengan Washington "dan akan mencari kontak ketika kondisinya sudah memungkinkan."

Meskipun pertemuan yang diusulkan dengan Trump tidak terwujud, "banyak tanda menunjukkan" bahwa Pyongyang "telah mempersiapkan diri di balik layar untuk kemungkinan perundingan dengan AS," kata anggota parlemen tersebut.

Pada bulan September, Kim tampil bersama Xi Jinping dan Vladimir Putin dari Rusia di sebuah parade militer yang megah di Beijing — sebuah pertunjukan mencolok dari status barunya yang tinggi dalam politik global.

Kelompok pemantau sanksi internasional, Tim Pemantau Sanksi Multilateral, mengatakan dalam sebuah laporan bulan lalu bahwa Korea Utara berencana mengirim "40.000 pekerja ke Rusia, termasuk beberapa delegasi pekerja TI."

Berdasarkan sanksi PBB, pekerja Korea Utara dilarang mencari uang di luar negeri.

(oln/tmt/*)