Dilaporkan BMKG ke Polisi Terkait Dugaan Penguasaan Lahan di Tangsel, Ini Tanggapan GRIB Jaya

Rudianto pun meminta Kementerian ATR/BPN, ikut turun tangan lantaran pihak ormas ada yang mengaku sebagai ahli waris atas tanah tersebut.

“BMKG sudah punya SHP dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atas tanah tersebut," ujarnya. 

"Sementara di sisi lain, masih ada yang ngotot mengaku ahli waris dan melakukan penyerobotan lahan dengan cara-cara premanisme," imbuhnya.

"Jadi saya minta Kementerian ATR/BPN juga ikut turun tangan, karena patut diduga ini merupakan modus mafia tanah, dan kalau terbukti, semua yang terlibat wajib ditangkap tanpa terkecuali,” pungkasnya.

Jawaban Menteri ATR

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap dokumen yang berkaitan dengan tanah tersebut.

"Kalau kemudian yang mengeklaim itu ahli waris, kami akan cek warkahnya kaya apa," kata Nusron dilansir Kompas TV, Sabtu (24/5/2025).

Warkah adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat pembuktian data fisik dan yuridis bidang tanah.

Nusron berjanji untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini.

"Karena itu saya terimakasih sekali, akan kami cek masalah ini. Akan kami info lebih lanjut," imbuh Nusron.

Sementara itu sebelumnya, Kepala Biro Hukum BMKG, Akhmad Taufan Maulana, menyatakan pihaknya memohon bantuan pengamanan dan penertiban karena pendudukan itu telah menghambat pembangunan Gedung Arsip BMKG sejak November 2023. 

Jawaban GRIB

GRIB Jaya menegaskan kehadiran mereka semata-mata untuk membela hak masyarakat kecil, khususnya para ahli waris yang mengklaim memiliki bukti kepemilikan sah.

"Kami tidak akan mundur dalam membela rakyat kecil yang dizalimi oleh kekuasaan yang semena-mena," tegas Ketua Tim Hukum dan Advokasi GRIB Jaya, Wilson Colling, Jumat (23/5/2025)

 (Warta Kota/Tribunnews)