Virus Corona

Komisi VIII: Program Perlindungan Sosial Harus Tepat Sasaran

Setidaknya dengan kebijakan perlindungan sosial ini, ada jaminan bagi mereka untuk tersedianya kebutuhan dasar

TRIBUNNEWS/RINA AYU PANCARINI
Ace Hasan Sadzily 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Komisi VIII DPR menilai tepat langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan Perlindungan Sosial di tengah pandemi virus corona (COVID-19).

"Kebijakan ini setidaknya akan memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (1/4/2020).

Karena menurut dia, pandemi COVID-19 ini, bukan saja masalah kesehatan. Tetapi membawa implikasi pada kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, pekerja harian dan penduduk berpenghasilan paling rendah.

"Mereka tidak dapat berusaha atau penghasilannya menurun drastis akibat strategi melawan persebaran Covid 19 dengan tinggal di rumah saja," jelas politikus

Setidaknya dengan kebijakan perlindungan sosial ini, ada jaminan bagi mereka untuk tersedianya kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan pangan.

Tentu kebijakan perlindungan Sosial ini sangat melegakan. Kebijakan ini merupakan langkah yang tepat dalam konteks social safety net yang kami tuntut dan sangat ditunggu-tunggu rakyat.

Baca: Ditjen PAS Pastikan Napi Korupsi dan Teroris Tidak Dapat HaK Keluar Imbas Virus Corona

Baca: Valentino Rossi: Saya Biasa Berjongkok di Depan Motor Saya Sebelum Start Dimulai

Baca: Cegah Penyebaran Covid-19, White Horse Sediakan Hand Sanitizer di Seluruh Armada Bus

"Saya sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR RI yang membidangi sosial, mengapresiasi atas dikeluarkan kebijakan perlindungan sosial ini. Masyarakat diharapkan tidak lagi punya kekhawatiran “tidak akan makan” jika tidak ke luar rumah untuk bekerja. Kekhawatiran bahwa bencana wabah Covid 19 akan beriringan dengan bencana sosial (social unrest) semoga dapat diatasi dengan kebijakan perlindungan sosial ini," jelasnya.

Namun demikian, dia memberikan catatan penting atas kebijakan ini pada level implementasinya.

Pertama, penerima program perlindungan sosial seperti PKH, Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja haruslah tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Validitas data penerima program ini sejauh ini masih ditemukan adanya ketidakakuratan.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved