Soal Kisruh POP Kemendikbud, Muhammadiyah Sebut Nadiem Makarim Lecehkan DPR
Belakangan ini Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Kemendikbud terus mendapat kritikan dari berbagai pihak termasuk Muhammadiyah.
Penulis:
Indah Aprilin Cahyani
Editor:
bunga pradipta p
lihat foto
Komisi X DPR akan Panggil Nadiem Makarim hingga Minta Kemendikbud Potong Anggaran POP
Sebelumnya diberitakan, Komisi X DPR berencana memanggil Nadiem Makarim terkait Program Organisasi Penggerak.
Syaiful Huda juga meminta Kemendikbud memotong anggaran POP.
Bahkan, Syaiful meminta Kemendikbud memotong anggaran POP hingga setengahnya.
Anggaran dana untuk Program Organisasi Penggerak dikeluarkan Kemendikbud sebesar Rp 595 miliar.
Ia juga meminta anggaran tersebut dipotong untuk mengadaptasi situasi pandemi virus corona (Covid-19) seperti sekarang.
"Prinsipnya setuju jalan tapi hampir pasti anggaran harus dipotong," kata Syaiful, Senin (27/7/2020), dikutip dari Tribunnews.com.
"Saya membayangkan cukup deh tahun ini Rp 250 miliar."
"Setengahnya saja, karena ini diadaptasi dalam pandemi Covid-19 ini," jelasnya.
Baca: Mundurnya PGRI, NU dan Muhammadiyah dari POP, Nadiem Makarim akan Evaluasi, Singgung Transparansi
Baca: Komisi X DPR akan Panggil Nadiem Makarim Terkait Kisruh POP Kemendikbud
Lebih lanjut, Syaiful menuturkan, Program Organisasi Penggerak tidak bisa dijalankan dalam skema normal di tengah situasi pandemi Covid-19.
Syaiful menambahkan, skema normal yang dimaksud adalah pertemuan secara tatap muka.
Sehingga biaya yang digunakan untuk pertemuan secara langsung dapat dipotong.
"Artinya item cost yang tadinya dalam masa normal dibutuhkan, dalam masa pandemi tidak dibutuhkan," ujarnya.
Menurutnya, sebagian anggaran POP dialihkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Syaiful mengungkapkan, banyak daerah saat ini yang mengalami permasalahan dalam menjalankan program PJJ.
