Poin-poin Penting RUU TPKS: Wajib Bayar Restitusi oleh Pelaku hingga Tak Boleh Tolak Perkara

“Jadi sangat bersyukur teman-teman kepolisian menurunkan personel yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki pengalaman di lapangan. Kita brainstorming, berarti harus dipermudah, sesegera mungkin untuk perintahkan Kominfo take down konten porno,” jelas Eddy.

3. Penyidik Tak Boleh Tolak Perkara Kekerasan Seksual

Eddy menjelaskan alasan penyidik tak boleh untuk menolak perkara kekerasan seksual adalah untuk memastikan penyidik dapat terus memproses perkara yang berhubungan dengan kekerasan seksual.

“Ada ketentuan di dalam RUU itu bahwa penyidik wajib memproses, jadi dia tidak boleh menolak perkara, dia wajib memproses,” ujarnya.

“Bahwa nanti tidak cukup bukti dan lain sebagainya itu different story,” imbuhnya.

4. Barang Bukti Bisa Jadi Alat Bukti

Wamenkumham juga menuturkan adanya aturan di mana barang bukti dapat menjadi alat bukti.

Aturan ini diusulkan untuk mempermudah penegak hukum memproses kasus dugaan kekerasan seksual.

“Satu saksi dengan alat bukti sudah cukup memproses, itu diatur, keterangan korban dan alat bukti lain sudah cukup. Keterangan disabilitas sudah sama dengan alat bukti lainnya,” kata Eddy.

“Barang bukti masuk menjadi alat bukti karena kalau dalam KUHAP, barang bukti dan alat buki itu dua hal berbeda,” imbuhnya.

Dirinya menjelaskan, barang bukti dijelaskan di pasal 39 sedangkan alat bukti pada pasal 284 KUHAP.

“Tapi di dalam RUU ini, alat bukti itu adalah antara lain barang bukti,” katanya.

5. Kewajiban Membayar Restitusi oleh Pelaku

Dalam RUU TPKS mengatur pula soal ganti rugi wajib atau restitusi kepada korban oleh pelaku kekerasan seksual.

Mengenai besaran, Eddy mengatakan menurut putusan majelis hakim dan wajib dipenuhi oleh pelaku.