Harga Beras Naik, Pengamat Nilai DPR Perlu Bentuk Pansus Impor Beras, Bukti Berpihak ke Rakyat
Direktur Rumah Politik Fernando Emas mendorong agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait masalah impor beras. Terlebih sepekan ini harga
Penulis:
Danang Triatmojo
Editor:
Wahyu Aji
lihat foto
Warta Kota/YULIANTO
ILUSTRASI Aktivitas pekerja saat memikul beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (10/1/2024). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana impor beras sebanyak 3 juta ton pada tahun ini sudah diputuskan sejak Februari 2023 dan akan mulai datang ke Tanah Air pada Maret 2024 mendatang dan untuk amankan cadangan strategis ketahanan pangan. (Warta Kota/Yulianto)
“Kalau modus markup sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara mencapai 565 juta dolar AS, atau sekitar Rp8,5 triliun,” kata Anthony.
Sebagai informasi Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan soal kasus impor beras 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun yang dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke KPK pada Rabu (3/7/2024) kemarin.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto berharap KPK bisa menindaklanjuti laporannya tersebut.
"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari.
Halaman 2 dari 2
Baca Juga
| Rakyat Jadi Melek Hukum, Medsos MK Diserbu, Syamsul: Sudah Puluhan Tahun Tak Tahu Pensiunan DPR |
|
|---|
| "Jika Tunjangan Pensiun Bentuk Apresiasi, Memangnya Anggota DPR Sudah Beri Apa ke Rakyat?" |
|
|---|
| Cuma Jabat 5 Tahun, DPR Dapat Pensiun Seumur Hidup? Formappi: Tak Masuk Akal |
|
|---|
| Tak Bisa Lagi Diam-diam, Reses Anggota DPR Wajib Diunggah di Aplikasi |
|
|---|
| DPR Siapkan Aplikasi Pantau Kegiatan Reses, Data Keuangan Tidak Dibuka ke Publik |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.