Megawati Tak Bisa Ajak Kepala Daerah Jadi Oposisi, PKB: Pengusung Tidak Hanya Satu Partai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sinyal PDI Perjuangan (PDIP) menjadi oposisi menguat seusai Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi menunda kepala daerah ikut retret yang digelar Presiden RI Prabowo Subianto di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada Jumat (21/2/2025). 

Instruksi tersebut dikeluarkan buntut penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam dugaan perintangan penyidikan kasus suap yang menjerat Harun Masiku.

Ketua DPP PKB, Syaiful Huda mengatakan pihaknya menghormati jika nantinya PDIP memilih jalur oposisi seusai penahanan Hasto. Partainya pun akan menghormati keputusan tersebut.

Baca juga: Respon Wamendagri Soal Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret

"Kalau itu sebagai pilihan, ya kita hormati ya. Ketika itu jadi pilihan," ujar Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Akan tetapi, Huda mengatakan pihaknya tidak setuju jika nantinya PDIP membuat seluruh kepala daerah yang diusungnya menjadi oposisi. Sebab, ia mengingatkan pengusungan kepala daerah tidak hanya satu parpol saja.

Ia mengatakan ratusan kepala daerah dari PDIP yang memenangkan Pilkada juga diusung oleh parpol-parpol yang berasal dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Konstruksi politik kepala daerah itu unik, sih. Jadi belum tentu, akan terjadi begitu. Karena misalnya kepala daerah tertentu kan, yang ngusung kan tidak hanya satu partai. Jadi, pasti-pasti berbeda konteksnya, nggak sampai sejauh itu sih," jelasnya.

Namun begitu, Huda mengaku pihaknya masih belum melihat instruksi Megawati itu sebagai perang terbuka dengan pemerintahan Prabowo. Hanya saja, sikap itu merupakan respons spontan dari Megawati.

"Saya belum melihat sejauh itu (perang terbuka) sih. Mungkin lebih kepada ini ya. Mungkin ya, ini sikap spontan dari PDIP setelah ada suasana politik perkembangan terakhir soal itu," pungkasnya.