Besok Komisi II DPR Panggil KPU dan Bawaslu Imbas Putusan MK yang Perintahkan PSU di 24 Wilayah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI akan memanggil KPU dan Bawaslu imbas pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di 24 daerah.

Rapat tersebut akan dilaksanakan pada Kamis (27/2/2025) besok.

Komisi II DPR akan mengevaluasi terkait pelaksanaan pilkada usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: PSU di 24 Daerah Disebabkan KPU dan Bawaslu Tidak Profesional

"Jam 10.00 WIB. Kira-kira hal apa yang terkait dengan keputusan dari MK dengan adanya pemungutan suara ulang," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Bima mengatakan pihaknya akan menanyakan bagaimana respons KPU dan Bawaslu soal putusan PSU tersebut.

Baca juga: Putusan MK Gelar PSU di 24 Daerah Harus Jadi Bahan Evaluasi DPR Perbaiki Sistem Politik dan Pemilu

"Dan Mendagri, faktor-faktor penjelasan dari MK itu rasionalisasi selama pilkada kemarin seperti apa," sambungnya.

Bima mengatakan catatan-catatan tersebut menjadi penting sebagai evaluasi pilkada dalam menentukan RUU Pilkada.

"Sebanyak 24 daerah, cukup besar itu, cukup besar loh rekor untuk tahun ini. Tapi kita juga harus melihat korelasi dari berbagai survei ya bahwa indeks demokrasi kita yang menurun ya," ujarnya.

Politisi PDIP itu mengatakan jika PSU di 24 daerah untuk Pilkada 2024 merupakan terbanyak sepanjang pilkada digelar. 
Menurutnya, pelanggaran-pelanggaran administratif seharusnya bisa terdeteksi sejak dini.

"Ini kan dari awal bisa terdeteksi, kenapa KPU Bawaslu nya juga tidak mendeteksi dan itu baru di keputusan MK, sementara kontestasi sudah dilaksanakan," pungkas Bima.

Sebagai informasi, PSU di 24 daerah ini merupakan imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutus 40 sengketa Pilkada pada Senin (24/2/2025).

Total 24 perkara harus melakukan PSU, 1 perkara melakukan rekapitulasi ulang, dan 1 perkara diminta untuk memperbaiki Keputusan KPU tentang penetapan hasil.

Sementara 14 sisanya tidak dikabulkan. Sebagai tindak lanjut, Idham menekankan pihaknya akan merancang jadwal terkait PSU terlebih dulu. Selain itu, KPU RI juga akan berkoordinasi dengan jajaran di 24 daerah yang akan menggelar PSU.

Baca juga: MK Perintahkan PSU di 24 Daerah, KPU Janji Lebih Selektif saat Proses Pencalonan

"Prinsipnya apa yang menjadi putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pilkada itu akan ditindaklanjuti oleh KPU. Karena putusan mahkamah konstitusi bersifat erga omnes," jelasnya.

Untuk 14 perkara yang tidak dikabulkan MK, pihaknya akan segera menetapkan pasangan terpilih di daerah tersebut. Dia memastikan penetapan mulai dilakukan hari ini.