Pimpinan Komisi XII DPR Dukung Penegakan Hukum Kasus Pertamina: Jangan Mudah Termakan Isu

Angka kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina tahun 2018-2023 disebut Kejaksaan Agung sekitar Rp 193,7 triliun.

Jumlah kerugian itu baru dihitung dari kerugian yang diderita selama satu tahun, yakni pada 2023.

Asumsi bahwa kerugian negara bisa mencapai Rp 1 kuadriliun muncul jika besaran kerugian dalam satu tahun itu diasumsikan terjadi pula di tahun-tahun lainnya dalam rentang 2018-2023.

Baca juga: Jaksa Agung Sebut Pertamina Pernah Blending BBM Pertamax Tapi Saat Ini Kualitasnya Sudah Baik

Namun, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, pada Senin (3/3/2025), menyampaikan, jumlah pasti kerugian negara, masih dihitung. "Saat ini ahli keuangan sedang bekerja. Kita tunggu saja," ujarnya.

Harli memastikan, penyidik akan mendalami kerugian yang terjadi di setiap tahunnya, baik terkait ekspor dan impor minyak mentah, sampai kerugian akibat pemberian kompensasi dan subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, penyidik menggandeng pihak ahli.

Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman berharap penyidik Kejagung tidak hanya menjerat tersangka dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga pasal pencucian uang.

Dengan kerugian keuangan negara yang sangat besar, penyidik mesti pula mengungkap pihak-pihak yang turut menikmati dengan mengikuti aliran uangnya.