Dave Laksono Sebut DPR Tak Masalah Jika Ada Demonstrasi Penolakan Pengesahan UU TNI Besok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Laksono menyatakan, pihaknya tidak masalah jika ada demonstrasi penolakan Revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI), Kamis (20/3/2025) besok di Gedung DPR RI.

Diketahui, besok DPR RI bakal menggelar rapat paripurna dimana salah satu agendanya yakni melakukan pengesahan Revisi UU TNI menjadi Undang-Undang.

Baca juga: Teriak Tolak RUU TNI, Ratusan Mahasiswa Universitas Trisakti Geruduk Gedung DPR

Menurut Dave, apabila ada masyarakat atau bahkan mahasiswa yang ingin menggelar demo, hal itu dipersilakan karena merupakan bagian dari hak konstitusi.

"Demonstrasi, demo ya itu adalah hak masyarakat Indonesia yang dilindungi secara konstitusi itu adalah bagian dari demokrasi Indonesia," kata Dave kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Terpenting kata Dave, para demonstran harus menjaga ketertiban dan tetap sesuai dengan aturan saat menyampaikan orasi.

Dirinya menekankan, tidak perlu adanya tindakan anarkis yang dilakukan oleh massa aksi.

"Jadi selama masih mengikuti aturan selama tidak anarkis itu adalah hak untuk masyarakat menyatakan pandangan dan pendapatnya masing-masing," kata dia.

Sebelumnya, DPR RI memastikan bakal mengesahkan Revisi Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dalam sidang paripurna DPR RI, Kamis (20/3/2025) besok.

Baca juga: Revisi UU TNI Dibawa ke Rapat Paripurna Besok, Dave Laksono: Kalau Ada Polemik Itu Hal Lumrah

Revisi UU TNI tersebut hingga kini masih mendapatkan penolakan dari bebagai kalangan karena dinilai akan mengaktifkan kembali Dwifungsi ABRI seperti masa orde baru (orba).

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Laksono menyatakan, sejatinya respons pro dan kontra terhadap sebuah aturan UU merupakan hal yang lumrah.

Terpenting kata dia, hingga kini seluruh kekhawatiran publik soal hidupnya kembali Dwifungsi ABRI, sudah terbantahkan.

"Kalau polemik pro kontra sih itu hal yang lumrah, akan tetapi sebenarnya semuanya sudah terbantahkan, kenapa? Karena hal-hal yang berkaitan tentang kembalinya dwifungsi di TNI atau ABRI itu tidak akan mungkin terjadi," kata Dave kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Tak hanya itu, DPR RI bersama pemerintah kata dia, melalui Revisi UU TNI ini tetap meninggikan supremasi sipil.

"Karena hal-hal yang katakan pemberangusan supremasi sipil itu tidak ada," ucap legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Dirinya juga menyinggung soal perluasan jabatan TNI di kementerian dan lembaga yang menurutnya sudah sesuai.