Menilik Kembali Sikap PPAD Dukung Prabowo-Gibran hingga 'Cooling Down' Isu Pemakzulan Wapres

TRIBUNNEWS.COM - Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) telah menyatakan sikapnya sebagai respons delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI kepada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dari delapan poin tersebut, terdapat poin usulan pergantian Wakil Presiden.

Plt Ketua Umum PPAD, Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak menegaskan tuntutan tersebut tidak mewakili sikap resmi organisasi maupun keseluruhan purnawirawan TNI AD.

Pihaknya memahami usulan yang disampaikan tersebut dilandasi semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

"Namun, kami sampaikan bahwa pernyataan sikap tersebut bukanlah pernyataan yang mewakili seluruh Purnawirawan TNI AD," kata Komaruddin melalui keterangan tertulis, Selasa, 29 April 2025.

Ia menegaskan, PPAD merupakan organisasi berbadan hukum yang menjadi wadah resmi aspirasi serta kontribusi pemikiran para purnawirawan TNI AD kepada pemerintah dan masyarakat.

"Kami sangat menghormati seluruh Purnawirawan, rekan seperjuangan dalam keluarga besar TNI AD, dan mengajak kita semua untuk bersama-sama menjaga kehormatan, persatuan, serta marwah TNI sebagai institusi yang senantiasa berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara," tuturnya.

PPAD juga menolak politisasi institusi purnawirawan untuk agenda tertentu yang berpotensi memecah belah.

Dalam konteks usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran, PPAD menyerukan agar semua pihak menghormati konstitusi dan tidak melanggar batas etik dalam menyampaikan pendapat.

Setelah itu, Purnawirawan TNI dan Polri juga menyampaikan pernyataan sikap bersama yang menegaskan dukungan terhadap program pemerintah.

Mereka juga menyatakan bahwa soliditas TNI-Polri sangat penting untuk  keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga: Tanggapi Pemakzulan Gibran, Eks Menteri Penerangan RI Sepakat dengan PPAD: Sudah Pilihan Rakyat

Pernyataan itu disampaikan dalam acara yang digelar di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (2/5/2025).

Pernyataan dibacakan oleh Plt Ketua Umum PPAD, Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak.

Dalam kesempatan tersebut hadir sejumlah tokoh senior TNI dan Polri, seperti Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal (Purn) Yuyu Sutisna, Jenderal (Purn) Agum Gumelar, Jenderal (Purn) Wiranto, Letjen (Purn) H.B.L Mantiri, dan Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri.

Komaruddin menegaskan bahwa hanya organisasi-organisasi tertentu yang diakui sebagai wadah resmi purnawirawan TNI-Polri.