Kejagung Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik, Pengamat: Wujudkan Komitmen Prabowo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung kembali menjadi institusi penegak hukum paling dipercaya publik. 

Survei nasional yang dilakukan Indikator Politik melansir setidaknya 76 persen publik memercayai Kejaksaan, bahkan, lebih dari separuh responden percaya Korps Adhyaksa mampu menuntaskan penanganan kasus korupsi. 

Terbitnya Peraturan Presiden Perlindungan Jaksa dinilai merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum di Indonesia. 

Baca juga: Survei Indikator: Kepercayaan Publik Terhadap Kejaksaan Agung Tertinggi, Ungguli KPK dan Polri

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi menyampaikan hasil survei nasional yang dilakukan melalui telepon pada periode 17 sampai 20 Mei menggambarkan lembaga yang paling dipercaya publik adalah TNI dengan angka 85,7 persen, disusul Presiden (82,7 persen), Kejagung (76 persen), DPD (75,1 persen), MPR (74,1 persen), Makhamah Agung (73,7 persen), Pengadilan (73,3%), KPK (72,6%), Polri (72,2%), DPR (71%) dan partai politik (65,6%).   

"Lagi-lagi ini bukan berita baru ya, sudah tiga atau empat tahun terakhir Kejaksaan Agung cukup menggebrak dan melewati lembaga seperti KPK yang dulu konsisten sebagai salah satu lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh publik," kata Burhanudin dalam rilis Survei Nasional yang disampaikan Selasa (27/5/2025). 

Menurut Burhanudin, beberapa faktor menjadi kunci tingginya kepercayaan publik terhadap Kejagung, salah satunya penuntasan berbagai kasus besar yang menjadi viral, contohnya kasus Duta Palma, pengungkapan mafia peradilan dan lainnya. 

Burhanudin meyakini, kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung pernah berada di bawah lembaga penegak hukum lainnya, namun mengalami peningkatan hingga menjadi yang tertinggi di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin. 

Dirinya menekankan perbaikan kinerja menjadi krusial terutama dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga agar masyarakat tetap percaya terhadap lembaga yang ada. 

“Saya kira itu, karena demokrasi itu sangat tergantung oleh efektivitas dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi,” tegasnya. 

Survei Nasional dilakukan Indikator Politik Indonesia menggunakan sampel yang dipilih melalui metode Double Sampling (DS) dengan jumlah 1286 responden. Margin of error survei diperkirakan ± 2.8% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. 

Menanggapi hasil survei tersebut, pakar hukum Universitas Al Azhar Suparji Ahmad menilai Kejagung kembali menjadi lembaga penegak hukum yang mendapat kepercayaan publik tertinggi sebagai hal rasional. 

Selama beberapa tahun terakhir menurut Suparji, Kejagung memperlihatkan kinerja luar biasa, dengan penangkapan dan pengungkapan berbagai kasus-kasus besar, salah satunya perkara korupdi Sritex. 

“Dan kasus-kasus yang lain, misalnya CPO yang akhirnya mengungkap tentang adanya mafia peradilan, bahwa adanya keterlibatan pengacara, keterlibatan hakim, ini kan sebuah momentum yang semakin memberikan pembenaran tentang adanya mafia itu, bahwa tidak bisa bekerja sendiri,” kata Suparji saat dikonfirmasi, Rabu (28/5/2025). 

Menurutnya, Kejagung, berhasil menunjukkan konsistensi, penanganan perkara yang rapi, tertib, dan berpedirian tegus atas perkara ditangani sehingga tak membuat polemik berkepanjangan di media. 

Keteguhan Kejagung atas perkara ditangani juga dibuktikan dengan kemenangan saat pra-peradilan, salah satunya perkara melibatkan Mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Thomas Lembong. 

“Jadi kasus-kasus yang ramai, kasus-kasus yang kemudian dikerjakan secara profesional, secara akuntabel itu kan memberikan sebuah justifikasi tentang bahwa kejaksaan agung memang pada posisi peringkat atas dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lain. Tentunya kita juga apresiasi bagaimana kemudian kepolisian, kemudian KPK dan pengadilan. Tetapi bahwa poin yang saya tegaskan adalah sudah bertahun-tahun bahwa kejaksaan agung selalu menduduki pada ranking atas dibandingkan dengan aparat penegak hukum yang lain,” katanya. 

Baca juga: Kejaksaan Agung Siap Eksekusi Dua Hakim Pembebas Ronald Tannur Jika Tak Ajukan Banding

Keseriuan Kejagung dalam penegakan hukum, terlebih kasus korupsi dianggap Suparji selaras dengan komitmen kuat Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Seperti diketahui Presiden Prabowo, ucap Suparji, beberapa kali melemparkan wacana terkait pemberantasan korupsi, seperti penerapan penjara di pulau terkecil, dimiskinkan, pemberian maaf saat mengaku bersalah dan mengembalikan hasil korupsi sebelum proses hukum dimulai, perampasan aset, hingga soal hukuman mati. 

Narasi-narasi tersebut tegas Suparji memerlihatkan konsistensi Presiden Prabowo terhadap penegakan hukum. 

Penegasan teranyar adalah penandatanganan perpres tentang perlindungan jaksa, dimana Kejagung dilindungi dan mendapat pengawalan, termasuk oleh TNI. 

“Ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo terhadap penegakan hukum yang kemudian akan melindungi aparat penegak hukum dengan kerja-kerja kejaksaan yang luar biasa, penuh dengan tekanan-tekanan, penuh dengan marabahaya itu,” ujarnya. 

Sementara itu, mantan Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Barita Simanjuntak menganggap Perpres yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto sangat tepat dan selaras dengan tingginya kepercayaan publik atas presiden dan Kejagung. 

“Mengapa kepercayaan pada kejaksaan begitu tinggi, ini tidak terlepas kalau Kejaksaan konsisten melakukan tugas pokok dan fungsinya, disitulah publik bisa menilai positif apa yang dikerjakan,” ujar Barita.   

Barita menuturkan, di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kejagung tak hanya mengungkap berbagai kasus mega korupsi, tetapi juga berbagai kasus yang sekian tahun tidak pernah diselesaikan. 

Kejagung, kata Barita, juga tak segan memeriksa pihak berpengaruh, mulai dari menteri, pejabat tinggi, pejabat publik, kepala daerah, ataupun perusahaan kelas atas yang sudah punya gurita kekuasaan ekonomi di semua lini. 

“Bisa ditangkap, diperiksa, dan asetnya dikembalikan ke negara,” bebernya. 

Barita menjelaskan, kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menjadi teladan jajarannya juga memperlihatkan peningkat sumber daya manusia, khususnya di posisi-posisi strategis. 

Survei Indikator: Kepercayaan Publik pada Presiden Prabowo Capai 83 Persen

Hasil survei nasional terbaru yang dirilis Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto berada pada angka 83 persen.

Capaian ini menjadikan Presiden sebagai salah satu tokoh negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi di tengah masyarakat, hanya sedikit di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memperoleh tingkat kepercayaan 85 persen.

“Kepercayaan publik terhadap Presiden mencapai 83 persen, terdiri dari 17,3 persen yang sangat percaya dan 65,4 persen yang cukup percaya,” demikian tertulis dalam laporan survei nasional yang dilakukan pada 17–20 Mei 2025, dikutip Rabu (28/5).

Survei ini mengambil sampel sebanyak 1.286 responden melalui metode double sampling dari basis data survei tatap muka sebelumnya, yang kemudian diwawancarai melalui telepon. Survei ini memiliki margin of error sekitar ±2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Indikator juga mencatat bahwa tingkat kepercayaan terhadap Presiden merata tinggi di hampir semua segmen demografis, termasuk generasi muda, kelompok berpendidikan rendah-menengah, dan masyarakat pedesaan. Misalnya, responden perempuan menunjukkan tingkat kepercayaan 86,2 persen terhadap Presiden, sementara Gen Z dan milenial mencatatkan angka kepercayaan masing-masing 88,2 persen dan 83,8 persen.

Wilayah-wilayah dengan tingkat kepercayaan tinggi terhadap Presiden antara lain Bali dan Nusa Tenggara (94,5 persen), Kalimantan (94,9 persen), dan Sulawesi (90,3 persen). Di wilayah DKI Jakarta, tingkat kepercayaan mencapai 86,2 persen, menunjukkan konsistensi dukungan lintas daerah.

Tingginya tingkat kepercayaan ini juga tampak pada profesi tertentu, seperti kalangan pelajar/mahasiswa yang mencatat angka kepercayaan 96,5 persen, dan ibu rumah tangga sebesar 84,9 persen.

Survei juga mengungkap bahwa tingkat kepercayaan terhadap Presiden Prabowo melampaui sebagian besar lembaga negara lainnya, termasuk DPR, partai politik, dan bahkan lembaga yudikatif. Ini menunjukkan dukungan kuat terhadap kepemimpinan nasional dalam masa transisi pemerintahan yang baru berjalan enam bulan.