Hasto Ungkap Kriminalisasi yang Menimpanya Dimulai karena Tolak Timnas Israel ke Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut kriminalisasi yang menimpa dirinya dimulai sejak 2010, yaitu pada saat dia menolak kehadiran Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Hal itu disampaikan Hasto dalam sidang pleidoi terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024 dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

Baca juga: Bangku Pengunjung di Pengadilan Tipikor Jakarta Ditambah Jelang Hasto Bacakan Pleidoi

"Tekanan terhadap saya diawali akibat sikap politik yang saya sampaikan dengan menolak kehadiran kesebelasan Israel dalam Piala Dunia U-20,” ucap Hasto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/7/2025).

Penolakan Hasto terhadap kehadiran Timnas Israel bukan tanpa sebab.

Baca juga: Ganjar Pranowo hingga Djarot Saksikan Sidang Pleidoi Hasto Kristiyanto Hari Ini

Penolakan itu berangkat dari aspek ideologis dan historis sikap PDI Perjuangan yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung.

"Kesepakatan politik tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut dijalankan dengan konsisten sebagai sebuah prinsip," kata Hasto.

Meskipun sikap kritis PDIP tersebut mengakibatkan penurunan elektoral partai, tetapi kebenaran adalah kebenaran yang tidak bisa ditransaksikan, selain harus untuk diperjuangkan.

"Sementara saya yang menerima kriminalisasi hukum, yang salah satunya disebabkan oleh penolakan terhadap kehadiran Israel, menjadikan proses daur ulang kasus ini sebagai konsekuensi atas sikap politik yang saya ambil," sebut Hasto. 

Meskipun tekanan terus berdatangan, Hasto menyebut PDIP mengajarkan untuk menghadapinya. Semata agar kepentingan Indonesia tercapai. 

"Meskipun harus menghadapi tekanan dan intimidasi, kami diajarkan di PDI Perjuangan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi adalah bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita dan kesetiaan pada perjuangan ideologi partai yang selaras dengan kepentingan Indonesia," katanya.

Selain itu, Hasto mengatakan, perkara yang saat ini menderanya tidak terlepas dari kepentingan politik pihak tertentu. 

"Proses daur ulang ini tidak berada di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik kekuasaan yang melatarbelakanginya," ujar dia.

Baca juga: Ganjar Pranowo hingga Djarot Saksikan Sidang Pleidoi Hasto Kristiyanto Hari Ini

Walau pengaruh kepentingan politik telah dibantah oleh jaksa penuntut kmum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan dengan agenda jawaban atas eksepsi pada 11 April 2025, kata Hasto, realitas kehidupan sosial politik berkata lain. 

Dimulai dari periode 2023 hingga selesainya pilkada serentak 2024 disebut tidak bisa menafikkan hal tersebut.

"Terlebih saya tidak mengalaminya sendiri. Ada kalangan jurnalis, tokoh prodemokrasi, pengamat politik, dan lain-lain yang menjadi korban intimidasi akibat sikap kritis mempersoalkan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, serta pemilu jurdil," katanya.