6 Tokoh yang Tak Larang Pengibaran Bendera One Piece: Dedi Mulyadi, Respati Ardi, Immanuel Ebenezer

Berbagai simbol-simbol lain yang dipasang di antara lambang negara pun dinilai sah-sah saja.

“Bagus-bagus aja yang penting Indonesia tetap dipasang. Mau one piece, gatot kaca boleh. Nggak (perlu ditertibkan)” ungkapnya.

Baca juga: 6 Tokoh yang Tolak Pengibaran Bendera One Piece: Khofifah, Bobby Nasution, Budi Gunawan, Hasan Nasbi

4. Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai, semua pihak tidak perlu terburu-buru menghakimi fenomena bendera One Piece yang ramai dikibarkan jelang HUT ke-80 RI.

Legislator PKS itu berpandangan fenomena bendera One Piece tidak perlu dibesar-besarkan. Karena menurutnya, di era digital ini, semua punya akses pada informasi, dan karena itulah jangan cepat-cepat menilai buruk suatu fenomena.

"Harus ada hati terbuka bahwa rakyat itu cerdas dan punya hati. Bisa jadi ada pesan yang ingin disampaikan. Mesti mengaji rasa. Jangan merasa pintar, tapi seharusnya adalah pintar merasa," kata Mardani kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

Dia menilai, selama tidak ada unsur kekerasan atau anarkisme, ekspresi semacam itu justru bisa jadi ruang dialog antara negara dan warganya.

"Nikmati saja. Kadang hanya perlu didekati dan didengar. Nanti akan kembali," kata Mardani.

Dia bahkan tak melihat adanya pelanggaran dengan aksi pemasangan bendera One Piece. Menurut Mardani, fenomena tersebut hanya bagian dari bentuk ekspresi masyarakat.

"Tidak melanggar hukum. Kadang anak itu berulah karena kurang perhatian. Kasih perhatian saja nanti kembali dekat. Saat ini memang zamannya masyarakat semakin kreatif. Dan kan sebenarnya bagus kalau punya rakyat yang kritis. Yang penting kita bisa menjaga bersama, dan tidak boleh ada aksi anarkis," tandas Mardani.

Baca juga: Salah Satunya Anies, Ini 4 Tokoh Besar di RI yang Gunakan Simbol One Piece

5. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira mengaku tak setuju apabila pengibaran bendera One Piece dianggap sebagai tindakan makar.

Menurut Andreas, tindakan tersebut lebih merupakan bentuk ekspresi masyarakat terhadap kondisi sosial-politik saat ini. Sehingga, tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.

"Terlalu berlebih-lebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar," kata Andreas kepada Tribunnews.com, Minggu (3/8/2025).

Andreas menilai, alih-alih ditanggapi secara represif, pemerintah semestinya melihat fenomena pengibaran bendera One Piece ini sebagai bentuk kritik simbolis dari masyarakat.

"Ini lebih pada bentuk ekspresi sebagian publik yang mengenal komik One Piece untuk menunjukkan adanya hal yang kurang beres dalam sistem kekuasaan," ujarnya.

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini mengingatkan pemerintah untuk lebih bijak menyikapi fenomena tersebut.