Kata PDIP usai Kursi Wamenaker Kosong Buntut Noel Tersangka: Partai Besar masa Level Wakil Menteri

Adapun kasus ini bergulir ketika Budi Arie masih menjabat sebagai Menkominfo (saat ini Menkomdigi) di era kepemimpinan Jokowi. Namanya pun sempat disebut oleh salah satu terdakwa di mana dia memperoleh sejumlah uang dari jasa beking tersebut.

"Di Kabinet Pak Prabowo ini, contohnya (menteri tidak berintegritas) adalah Budi Arie yang tersenggol (kasus) judi online yang sampai hari ini masih melenggang dan kemarin didengar sudah pengin masuk jadi kader Gerindra," katanya.

Prabowo Bakal Cari Pengganti Noel

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan Prabowo bakal segera mencari pengganti Noel setelah terjaring OTT KPK.

Prabowo, katanya, menghormati penuh proses hukum di KPK dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada lembaga antirasuah.

“Presiden sudah dapat laporan dan beliau sampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau hormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Ia menambahkan pemerintah turut prihatin karena Wamenaker menjadi pejabat pertama di kabinet yang terjaring OTT KPK.

“Tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan salah satu anggota koalisi merah putih diinfo jadi salah satu yang kena operasi tersebut,” ujarnya.

Prasetyo menekankan Presiden Prabowo sejak awal selalu mengingatkan agar jajaran kabinet berhati-hati dan tidak menyalahgunakan amanah rakyat.

“Nah tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan Presiden ke kita semua bahwa kita perlu untuk terus hati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberi ke kita semua. Oleh karena itu, kita nyatakan keprihatinan yang mendalam,” pungkasnya.

Dosa Noel di Kasus Pemerasan: Tahu, Biarkan, Malah Minta Jatah

Dalam konferensi pers pada Jumat sore tadi, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyebut bahwa Noel mengetahui adanya pemerasan terkait permohonan sertifikasi K3 di lingkungan Kemenaker.

Dia mengatakan meski mengetahui adanya praktek haram semacam itu, Noel justru membiarkannya.

Parahnya lagi, dia juga meminta jatah dalam pengurusan sertifikasi K3 tersebut. 

Dalam prakteknya, Noel diduga menerima Rp3 miliar pada Desember 2024 atau dua bulan setelah dilantik menjadi Wamenaker. Sementara, praktek semacam ini disebut sudah terjadi sejak tahun 2019.

"Dia tahu, membiarkan, bahkan meminta, jadi artinya proses yang dilakukan oleh tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan oleh IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan)," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat sore.

Sementara, modus pemerasan yang dilakukan Noel dan 10 tersangka lainnya yakni menaikkan tarif permohonan sertifikasi K3.