Bahlil Tidak Tahu Ada Demo di DPR: Saya Seharian Rapat di Istana, Tak Pegang HP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengaku tidak mengetahui adanya aksi unjuk rasa di DPR RI pada Senin (25/8/2025).

Bahlil yang juga Menteri ESDM itu berdalih sepanjang hari menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Wah hari ini saya ratas seharian, rapat seharian belum ikuti informasi saya. Pagi dari jam 9 ke jam 1. Kemudian lanjut lagi, handphone kita kan di luar, tidak bisa kita baca berita,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan.

Ketika ditanya soal tuntutan massa terkait tunjangan DPR, Bahlil enggan berkomentar.

Dia mengaku tak tahu ada aksi unjuk rasa di gedung DPR.

“Aku mau tanggapi apa? Orang demonya sendiri enggak tahu,” ujarnya.

Demo ricuh di DPR

Siang hingga sore tadi unjuk rasa di gedung DPR berlangsung ricuh.

Aparat kepolisian dan tentara terlibat bentrok dengan massa aksi yang terus merangsek hendak memasuki gedung DPR.

Pantauan Tribunnews.com di lapangan, polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk memukul mundur kerumunan.

Namun massa membalas dengan lemparan batu serta menyalakan petasan ke arah barisan aparat. 

Kericuhan pun sempat membuat massa aksi terpecah.

Ada yang masuk jalan tol.

Sebagian diantaranya masuk ke jalur  kereta listrik di sekitar Stasiun Palmerah.

Kondisi ini mengakibatkan perjalanan kereta rel listrik (KRL) dari arah Rangkasbitung ke Tanah Abang dan sebaliknya terganggu.

Jalan tol depan gedung DPR juga tersendat.

Sementara itu, Jalan Palmerah Timur saat ini telah ditutup untuk kendaraan yang hendak melintas.

Polisi memasang barikade dan memberikan imbauan kepada masyarakat agar menjauhi kawasan Stasiun Palmerah demi keselamatan.

Adapun, aksi tersebut dipicu oleh kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota DPR RI, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.

Massa aksi yang tergabung dalam gerakan “Revolusi Rakyat Indonesia” menyuarakan sembilan tuntutan, di antaranya:

• Pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji DPR

• Transparansi gaji anggota DPR

• Pembubaran DPR RI dan Kabinet Merah-Putih

• Penolakan RKUHAP

• Penurunan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran

• Pengusutan kasus pelanggaran HAM dan korupsi