Posko Pamdal di Pintu Masuk Gedung DPR Jadi Sasaran Demonstran, Kaca Hingga Komputer Rusak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Posko pengamanan dalam (pamdal) di pintu masuk motor Gedung DPR RI, atau tepatnya di Jalan Gelora, menjadi sasaran massa demonstrasi pada Senin (25/8/2025).

Gedung DPR RI adalah kompleks bangunan yang menjadi pusat aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, lembaga legislatif nasional yang berfungsi menyusun undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyuarakan aspirasi rakyat.

Baca juga: Puluhan Pengemudi Ojol dan Pedagang Padati Sekitar DPR, Menanti Mahasiswa Demo 

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi, aksi demonstrasi sempat berlangsung ricuh.

Posko pamdal menjadi sasaran massa dengan melemparkan sejumlah barang dan batu, ke bangunan yang berukuran sekitar 7x3 meter itu.

Posko Pamdal adalah singkatan dari Pos Komando Pengamanan Dalam, yaitu tempat atau ruang kendali bagi petugas keamanan internal di suatu instansi atau gedung pemerintahan, seperti Gedung DPR/MPR RI.

Posko ini berfungsi sebagai pusat koordinasi, pemantauan, dan penanganan situasi keamanan di lingkungan tersebut.

Akibatnya, kaca di bangunan tersebut pecah, dan komputer yang berada di dalamnya rusak.

Adapun posko tersebut menjadi tempat bagi para tamu yang ingin masuk ke dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain itu, tampak pula sebuah motor milik tamu yang hendak ke Kompleks Parlemen, dibakar oleh massa.

Baca juga: Said Iqbal Tegaskan Partai Buruh dan KSPI Tak Ikut Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini

Aksi tersebut dipicu oleh kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota DPR RI, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.

Demonstran adalah individu atau kelompok yang melakukan demonstrasi atau unjuk rasa di muka umum untuk menyampaikan pendapat, tuntutan, atau protes terhadap suatu kebijakan, peristiwa, atau pihak tertentu.

Massa aksi yang tergabung dalam gerakan “Revolusi Rakyat Indonesia” menyuarakan sembilan tuntutan, di antaranya:

• Pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji DPR

• Transparansi gaji anggota DPR

• Pembubaran DPR RI dan Kabinet Merah-Putih

• Penolakan RKUHAP

• Penurunan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran

• Pengusutan kasus pelanggaran HAM dan korupsi