Dewi Asmara Harap Pemindahan 1.300 Napi Risiko Tinggi ke Nusakambangan Timbulkan Efek Jera

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, berharap pemindahan 1.300 narapidana kategori high risk atau risiko tinggi ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan, Jawa Tengah, dapat menimbulkan efek jera.

Dewi Asmara adalah politisi Partai Golkar yang mewakili Dapil Jawa Barat IV, meliputi Kabupaten dan Kota Sukabumi.

Dewi menilai, pemindahan narapidana berisiko tinggi, seperti bandar narkoba jaringan internasional, teroris, dan pelaku kejahatan terorganisir lainnya, ke satu lokasi dengan sistem keamanan super maksimum merupakan langkah strategis dan mendesak.

"Langkah pemindahan ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan bagian dari sebuah strategi besar untuk melumpuhkan pusat kendali kejahatan," kata Dewi, Rabu (27/8/2025).

Menurut dia, banyak Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas dan memiliki tingkat keamanan yang beragam. 

Dalam kondisi seperti itu, pemusatan narapidana berisiko tinggi di Nusakambangan menjadi penting untuk mengisolasi ancaman dan memutus jaringan kejahatan dari dalam penjara.

Lapas Super Maximum Security Nusakambangan adalah fasilitas pemasyarakatan dengan tingkat pengamanan tertinggi di Indonesia, terletak di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Lapas ini dirancang khusus untuk menampung narapidana berisiko tinggi (high risk), seperti bandar narkoba jaringan internasional, teroris, dan pelaku kejahatan terorganisir,

"Dengan memusatkan mereka yang paling berisiko di Nusakambangan, kita tidak hanya mengisolasi ancaman tetapi juga memberikan ruang bagi Lapas lain untuk menjalankan program pembinaan secara lebih efektif bagi narapidana dengan risiko lebih rendah," ujar Dewi. 

Politikus Partai Golkar itu menyebut, pemindahan massal ini menjadi sinyal kuat bahwa negara serius dalam memerangi kejahatan luar biasa (extraordinary crime). 

Dewi juga menekankan pentingnya pengawasan berlapis dan penerapan teknologi keamanan canggih di Nusakambangan guna mencegah para narapidana kembali beroperasi.

Ia brharap langkah tersebut dapat menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan menjadi bagian dari reformasi menyeluruh dalam tata kelola pemasyarakatan.

"Kami di Komisi XIII akan terus mendukung dan mengawasi implementasi kebijakan ini. Ini adalah komitmen bersama untuk melindungi masyarakat dan menjaga kedaulatan negara dari ancaman kejahatan terorganisir," ucap Dewi.

Informasi pemindahan 1.300 narapidana kategori high risk atau risiko tinggi ini disampaikan Direktur Jenderal Pemasyrakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi.

Mashudi mengatakan, mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari komitmen dalam pemberantasan narkoba.