Minta Wakil Rakyat di Senayan Sambut Pengunjuk Rasa, Susno Duadji: Anggota DPR Sadar Dong!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji, mengingatkan pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjaga iklim demokrasi.

Menurut Susno, aksi demonstrasi seharusnya difasilitasi dengan baik.

Dalam negara demokrasi, massa yang datang dari berbagai daerah membawa aspirasi justru perlu disambut oleh wakil rakyat mereka di Senayan.

“Nah, bila perlu difasilitasi, misalnya ke DPR, ya anggota DPR pun harus sadar dong, mereka rame-rame datang dari berbagai penjuru itu untuk berkomunikasi kepada DPR. DPR itu wakil rakyat, rakyat yang milih,” kata Susno dalam siaran Kompas TV, Jumat (29/8/2025).

Ia menegaskan, komunikasi antara rakyat dan wakilnya tidak boleh diwarnai ketakutan atau penolakan.

Susno mengatakan, saat ini DPR harus berperan sebagai jembatan yang mempermudah masyarakat menyampaikan kritik, baik kepada pemerintah maupun kepada lembaga negara lainnya.

Bahkan, Susno menyebutkan bahwa rakyat tidak perlu ragu menyampaikan protes, termasuk kepada DPR sendiri.

“Tanpa adanya ditekan-tekan diunjuk rasa sebelum mereka datang sudah ada DPR yang menjembatani. Apa yang mau disampaikan, protes apa? Protes kepada pemerintah, protes kepada aparat penegak hukum, atau protes kepada dirinya sendiri? Jangan takut, jangan malu kalau protes pada dirinya sendiri,” ujarnya.

Susno menyinggung fenomena anggota DPR yang kerap menuai sorotan publik.

Ia menyebutkan bahwa tindakan-tindakan yang dianggap berlebihan, seperti perayaan atau tunjangan berlebih, dapat memicu kekecewaan masyarakat yang masih berjuang dalam kondisi sulit.

“Kenapa? Oh, karena kami joget-joget, karena dapat kenaikan gaji. Wah, kami joget-joget karena dapat tunjangan perumahan, sehingga masyarakat yang menderita, yang masih kondisi kemiskinan, marah. Nah, sudah diterima saja, dijelaskan apanya," imbuh Susno.

Lebih lanjut ia pun mengingatkan perihal pengajuan tunjangan untuk anggota DPR yang menuai kecaman masyarakat.

Menurutnya pengajuan tunjangan yang berlebihan perlu dihapuskan. Mengingat dana yang digunakan berasal dari rakyat. 

"Atau langsung reaksi, tunjangan-tunjangan yang tidak diterima oleh rakyat, dihapus. Kenapa? Untuk membayar segala macam itu adalah uang rakyat,” pungkasnya.