KPK Sita 2 Rumah Mewah Rp 6,5 Miliar Terkait Korupsi Haji, Pihak Gus Yaqut Sebut Bukan Miliknya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita dua rumah mewah di Jakarta Selatan senilai total Rp6,5 miliar terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. 

Pihak mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), melalui juru bicaranya, menegaskan bahwa aset tersebut bukanlah miliknya, melainkan milik seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Agama.

Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbi, menyatakan bahwa rumah yang disita pada Senin (8/9/2025) itu adalah milik seorang ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

"Aset tersebut milik seorang ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama," kata Anna dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

Penegasan ini diperkuat dengan pernyataan bahwa sejumlah aset lain yang juga telah disita KPK dalam kasus yang sama, juga bukan kepunyaan Gus Yaqut.

"Selain dua rumah mewah tersebut, KPK telah menyita sejumlah aset lain yang diduga terkait kasus ini, termasuk:  uang tunai senilai 1,6 juta dolar AS (sekitar Rp26 miliar), 4 unit mobil, 5 bidang tanah dan bangunan, yang kesemuanya bukan milik Gus Yaqut," sebut Anna.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. 

Rumah tersebut diduga dibeli secara tunai pada tahun 2024 dari hasil fee atau imbalan ilegal dari jual beli kuota haji Indonesia.

"Rumah disita dari salah satu pegawai Kementerian Agama ASN pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah," ujar Budi.

Duduk perkara kasus

Kasus ini bermula dari penyelidikan dugaan penyelewengan alokasi 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi. 

Pihak Kemenag di bawah kepemimpinan Gus Yaqut saat itu menggunakan diskresi untuk membagi kuota tambahan menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus, dengan alasan menyesuaikan kondisi lapangan dan mencegah kepadatan berlebih di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

KPK memperkirakan kerugian negara akibat kasus ini dapat mencapai Rp1 triliun. 

Namun, hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dan masih terus melakukan pengembangan penyidikan.