Soleman Ponto Kritik Terkait Ribuan Polri di Jabatan Sipil, Begini Kata Haidar Alwi

Pernyataan Ponto:

Dalam persidangan, Ponto mengatakan kehadiran ribuan personel Polri di lembaga/kementerian pasti tidak netral. Menurut dia, itu adalah hal ironis karena mereka masih aktif sebagai petugas kepolisian.

"Padahal sangat ironis, mereka masih aktif harus melaksanakan tugas dari lembaga/kementerian. Kita bisa terbayang bagaimana kalau Brimob ada di BUMN, bagaimana satu saat berhadapan dengan masyarakat yang masalah sawit, misalkan. Nah, di sini masalahnya. Kita sudah bisa lihat bagaimana beberapa BUMN menggunakan Brimob untuk pengamanan
sawit karena ada di bawah kendali BUMN itu tadi. Jadi, kalau ditanya tidak netral? Pasti tidak netral untuk Polri yang berada di ASN," kata dia.

"Kemudian, apakah ini menghilangkan kesempatan dari sipil? Ya, menghilangkan. 4.351 ini menghilangkan 4.351 orang sipil. Karena 4.351 ini tidak mungkin masuk polisi, tapi polisi bisa masuk ke ASN," kata dia.

Terkait Hibah

Haidar Alwi juga menyoroti mengenai keterangan Soleman Ponto terkait penerimaan hibah Polri. Keterangan tersebut disampaikan Ponto di sebuah podcast.

Dalam kritiknya, Ponto menyebut Polri menerima hibah dua hektar tanah di kawasan PIK 2 dari Agung Sedayu Group untuk pembangunan asrama Brimob. Ia menarasikan hal itu dengan nada insinuatif, seolah-olah hibah tersebut mengandung kepentingan terselubung.

Padahal, dalam praktik kenegaraan, hibah dari pihak ketiga bukan hal tabu selama dilakukan secara transparan dan sesuai aturan.

"Ironisnya, TNI sebagai institusi yang pernah menaungi Ponto juga menerima hibah dalam skala yang tidak kalah besar namun tak pernah menjadi bahan kritiknya," ungkap Haidar Alwi.

Data menunjukkan, TNI menerima 11.250 unit rumah dinas Kodim dari PT Hutama Andalan Karya Abadi (HAKA), dana CSR Rp57,5 miliar dari 14 perusahaan, puluhan ribu meter persegi keramik dari PT Arwana Citra Mulia Tbk, serta kendaraan dan genset dari PT Respati Solusi Rekatama dan PT ANTAM.

Semua itu diterima atas nama sinergi pembangunan pertahanan negara, dan tidak pernah dianggap bermasalah.

"Maka ketika hibah kepada Polri disampaikan dengan kacamata negatif, sementara hibah kepada TNI diabaikan begitu saja, sulit untuk tidak menyimpulkan bahwa kritik Ponto bersifat berpura-pura bahkan cenderung mengandung agenda terselubung," jelas Haidar Alwi.

Pernyataan mantan Kepala BAIS TNI tersebut berpotensi membenturkan TNI dan Polri.

"Alih-alih menyampaikan kritik yang konstruktif, Ponto justru terjebak dalam narasi yang berpotensi membenturkan institusi TNI dengan Polri, bahkan mendiskreditkan Polri di mata masyarakat," kata Haidar Alwi.