Soal Rencana Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, Menkeu Purbaya Akui Belum Dapat Proposalnya

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons soal rencana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada Senin (29/9/2025) lalu, musala di Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo ambruk hingga menyebabkan 67 santri meninggal dunia. 

Diduga ambruknya bangunan Ponpes itu dikarenakan adanya kegagalan konstruksi.

Akibat insiden ambruknya Ponpes Al Khoziny itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut pemerintah akan membantu pembangunan ulang Ponpes dengan menggunakan dana APBN.

Menanggapi rencana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny ini, Purbaya mengaku belum menerima proposalnya.

Sejauh ini, Purbaya baru mengetahui informasi soal rencana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny ini dari media saja.

Purbaya masih belum mendapatkan pengajuan resmi soal penggunaan dana APBN untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny.

"Pondok Pesantren saya belum terima (proposalnya), saya baru baca di media aja, katanya akan dibiayai pemerintah."

"Tapi saya belum tahu, siapa yang mengajukan, seperti apa proposalnya," kata Purbaya dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat (10/10/2025), dilansir Kompas TV.

Saat ini, Purbaya memilih menunggu pihak terkait memberikan proposal pengajuan penggunaan dana APBN untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny tersebut.

"Kita akan tunggu seperti apa proposalnya," ungkap Purbaya.

Baca juga: Berkaca Tragedi Al Khoziny, Mahfud MD: Pembangunan di Ponpes Bertahap, Susah Berharap Ada IMB

Kementerian PU Belum Tentukan Anggaran

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan akan membangun ulang Ponpes Al-Khoziny yang ambruk menggunakan dana APBN.

Meski demikian, hingga kini Menteri PU Dody Hanggodo belum bisa menentukan besaran anggaran yang akan dikucurkan.

"Belum, masih jauh itu (penentuan besaran anggarannya)," katanya ketika ditemui di Jakarta International Convention Center, Jumat (10/10/2025).

Dody menjelaskan, Kementerian PU memang memiliki alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, termasuk yang berkaitan dengan fasilitas keagamaan. 

Biaya untuk membangun ulang gedung Ponpes Al Khoziny yang roboh akan menggunakan dana dari pos anggaran tersebut.

Dody juga belum bisa membeberkan mengenai kebutuhan teknis maupun rincian pembangunan karena kasus robohnya bangunan Ponpes Al Khoziny yang menewaskan 50 lebih santri dan melukai ratusan santri lainnya masih dalam pengusutan polisi.

"Sementara belum ya, masih urusan polisi, masih ada police line," ujar Dody.

Sebelumnya, Dody mengungkap keinginan pemerintah membangun ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN setelah dia melakukan pembicaraan dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Selasa (7/10/2025), 

Baca juga: Politisi Nasdem: Harus Ada yang Bertanggungjawab Atas Ambruknya Gedung Ponpes Al-Khoziny

Menko PM Bicara soal Ambruknya Ponpes Al Khoziny

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan, Ponpes Al Khoziny sudah berusia 125 tahun, pasca-tragedi yang menewaskan 67 orang tersebut.

"Pesantren yang baru saja mengalami musibah seperti di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu memang usianya 125 tahun," kata Cak Imin seusai bertemu Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025). 

Menurut Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar, ada beberapa faktor yang menyebabkan pesantren dengan bangunan tua tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan infrastruktur.

"Rata-rata pesantren-pesantren dengan bangunan yang sangat tua itu tidak diikuti dengan perencanaan," kata dia.

Dikatakan ada tiga penyebabnya.

Baca juga: Pimpinan DPR Serahkan Penanganan Kasus Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny ke Polisi

Untuk faktor pertama, berupa keterbatasan biaya sehingga membuat pembangunan dilakukan dengan cara tambal sulam.

"Pertama, keterbatasan anggaran, sehingga pesantren sering menggunakan cara tambal sulam di dalam melaksanakan pembangunannya," ucapnya.

Faktor kedua, adalah usia bangunan yang tua sehingga perlu dievaluasi lebih lanjut.

"Yang kedua, karena usia yang sangat tua, maka kita akan evaluasi dan kita akan mulai dari pesantren yang paling tua dan yang paling rawan untuk terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan," tutur Cak Imin. 

Ia menambahkan, pemerintah akan melakukan kerja sama lintas kementerian untuk menyelamatkan pesantren-pesantren yang telah berdiri lebih dari satu abad.

Baca juga: Reruntuhan Ponpes Al Khoziny Capai 1.259 Ton, Evakuasi Butuh 286 Kali Angkut

"Pesantren-pesantren rata-rata didirikan jauh sebelum kemerdekaan. Pesantren di Sidoarjo ini lahir tahun 1915 dan pesantren-pesantren lainnya," ungkapnya. 

Kemudian, faktor ketiga adalah kuatnya semangat kemandirian di kalangan pesantren. 

Menurut Cak Imin, hal ini kerap membuat pesantren enggan melibatkan pihak luar dalam pembangunan fisik.

"Sehingga kita ingin terus melakukan koordinasi agar pesantren mau beradaptasi untuk menanggulangi ancaman-ancaman rawan dari segi bangunan fisik," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Rizkianingtyas Tiarasari/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)

Baca berita lainnya terkait Mushola Ambruk di Sidoarjo.