Kasus Disinformasi dan Hoaks Menyasar Sektor Energi Setahun Terakhir, Masyarakat Diminta Waspada

Ringkasan Berita:

• Mafindo menyebut modus penipuan digital (scam) juga berkembang pesat dengan pola yang makin canggih. 
• Banyak kasus kini menumpang pada nama program pemerintah dan BUMN, seperti Pertamina, PLN, dan Telkom.
• Dari berbagai BUMN, Pertamina mendapat serangan hoaks cukup masif pada 2024-2025. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengungkapkan, modus penipuan digital (scam) juga berkembang pesat dengan pola yang makin canggih. 

Banyak kasus kini menumpang pada nama program pemerintah dan BUMN, seperti Pertamina, PLN, dan Telkom, dengan modus rekrutmen palsu, investasi fiktif, hingga ujaran kebencian.

Dari berbagai BUMN, Pertamina mendapat serangan hoaks cukup masif pada 2024-2025. 

Demikian hal ini disampaikan Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang, Loina Lalolo Krina Perangin-angin, kepada media hari ini, Jumat (24/10/2025).

”Jumlahnya banyak. Selama selama satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, terdapat 32 hoaks, scam, dan deepfake, yang menyasar pada Pertamina,” katanya.

Madindo sendiri adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada pemeriksaan fakta dan pencegahan penyebaran hoaks di Indonesia. 

Tujuannya adalah membangun masyarakat yang mampu berpikir kritis dan tahan terhadap misinformasi.

Mafindo didirikan 19 November 2016, berawal dari komunitas daring sejak 2013.

Aktivitas utama lembaga ini di antaranya pemeriksaan fakta (fact-checking),edukasi publik tentang hoaks dan fitnah digital, hingga pengelolaan situs TurnBackHoax.ID.

Menurut Loina, sebagian besar sasaran kepada Pertamina dikaitkan dengan politik. Hal itu kemungkinan terjadi, karena tema kemandirian energi merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

“(Sasaran kepada) Pertamina itu menarik. Polanya tidak selalu terkait dengan lowongan seperti di BUMN lain. Dari 32 kasus untuk Pertamina, hanya tiga hoaks terkait lowongan. Sedangkan sisanya lebih banyak berkaitan dengan politik. Ada 12 kasus,” imbuh Loina.

Kasus hoaks terkait politik, menurut Loina, misal mengenai kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, tata niaga BBM oplosan, hoaks anggota DPR terima amplop sogokan dari Pertamina, serta hoaks tentang Ahok yang menyeret nama Jokowi dalam kasus Pertamina.

“Selain itu, hoaks soal peraturan yang melarang kendaraan dengan STNK mati untuk mengisi BBM di SPBU Pertamina,” ujar Loina.

Selain itu, ada hoaks terkait ujaran kebencian yang menyeret-nyeret nama Pertamina, tetapi sasarannya Menteri ESDM.

Sementara hoaks bahwa Pertamina akan membayar setiap orang yang membuat narasi positif, Mafindo akan melakukan verifikasi.