Projo Tegaskan Whoosh Bukan Proyek Pribadi Jokowi: Ini PSN, Bukan Suka-suka Presiden

Budi pun menjelaskan perbedaan tahap penyelidikan ini dengan tahap penyidikan. 

Menurutnya, penyelidikan adalah proses untuk menemukan dugaan peristiwa pidananya terlebih dahulu, sebelum akhirnya naik ke penyidikan.

"Terkait dengan penyelidikan itu adalah tahapan untuk menemukan dugaan peristiwa pidananya. Jadi ketika kemudian kita menemukan kecukupan alat bukti, maka kemudian untuk menetapkan tersangkanya di penyidikannya," jelas Budi.

Saat disinggung terkait dengan alat bukti, Budi meminta semua pihak agar menunggu hasil penyelidikan yang masih berlangsung.

"Ya ini kan masih berproses ya, jadi kita sama-sama tunggu," ujarnya.

Meski mengonfirmasi proses yang berjalan, Budi menolak membeberkan lebih jauh substansi apa yang sedang ditelisik, termasuk apakah fokusnya pada tahap perencanaan atau eksekusi pembangunan proyek.

"Itu masuk ke materi penyelidikan, jadi kami memang belum bisa menyampaikan," ujar Budi.

Mengenai pihak-pihak yang mungkin dipanggil nanti, Budi belum bisa memerinci siapa saja dan dari pihak mana saja yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

"Namun, kami pastikan bahwa dalam tahapan penyelidikan ini tentu tim juga melakukan permintaan keterangan-keterangan kepada pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini. Karena setiap informasi, data dan keterangan dari pihak-pihak tersebut akan membantu dalam proses penyelidikan," kata Budi.

Baca juga: Disebut Mahfud MD Takut Usut Dugaan Mark Up Whoosh, KPK: Penyelidikan Terus Berprogres

Di tengah proses hukum ini, KPK mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan layanan Whoosh karena penyelidikan tidak boleh mengganggu pelayanan publik.

"Jadi silakan masyarakat untuk tetap bisa menggunakan layanan kereta cepat sebagai salah satu mode transportasi," imbau Budi.

KPK juga membuka pintu bagi masyarakat yang memiliki data atau informasi terkait dugaan korupsi ini untuk mendukung proses investigasi yang sedang berjalan.

Penyelidikan kasus Whoosh ini diketahui telah bergulir sejak awal tahun 2025, lalu sorotan publik menguat setelah mantan eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, secara terbuka mengungkap adanya dugaan mark up dalam proyek tersebut.

Mahfud kala itu membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar AS, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan di China yang hanya berkisar 17–18 juta dolar AS.

(Tribunnews.com/Rifqah/Ilham)