Rabu, 5 November 2025

Proyek Kereta Cepat

Diduga Ada Mark Up, Legislator Demokrat Desak BPK Audit Proyek Kereta Whoosh

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mendorong, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek kereta cepat Whoosh.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
Tribunnews.com/Chaerul Umam
KORUPSI WHOOSH - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025). Anggota Komisi VI DPR RI ini mendorong, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek kereta cepat Whoosh. 

"Kami juga belum bisa menyampaikan secara rinci, secara detail materinya apa. Ini pihak-pihak siapa saja yang sudah diminta ikut terangkan, progresnya sudah sejauh apa, itu belum bisa kami sampaikan," tutur Budi.

Budi hanya memastikan bahwa proses hukum ini masih terus berjalan. 

"Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan," sebutnya.

Kasus ini sendiri menjadi sorotan setelah Mahfud MD secara terbuka mengungkap dugaan adanya mark up atau penggelembungan biaya dalam proyek strategis nasional tersebut. 

Mahfud bahkan membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar Amerika Serikat (AS), sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

Menanggapi informasi dari Mahfud, Budi menyatakan pemanggilan terhadap Mahfud MD akan bergantung pada kebutuhan tim penyelidik.

"Nanti kita akan melihat kebutuhan proses penyelidikan perkara ini," ujar Budi.

Ia juga menegaskan bahwa sejauh ini proses penyelidikan berjalan tanpa hambatan.

Baca juga: Demokrat Sebut Proyek Whoosh Rugi Rp 2 T per Tahun, Pemerintah Harus Putuskan Siapa yang Tanggung

"Sejauh ini tidak ada kendala, jadi memang penyelidikan masih terus berprogres," ujar Budi.

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved