Pemerintah Siapkan 300 Titik Bantuan Internet dan Laptop Untuk Sekolah di Papua Barat
Pemerintah menyiapkan bantuan internet dan laptop di 300 titik untuk sekolah di Papua Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ringkasan Berita:
TRIBUNNEWS.COM, MANOKWARI - Pemerintah menyiapkan bantuan internet dan laptop di 300 titik untuk sekolah di Papua Barat dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk setelah menggelar rapat bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, di Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat Rabu (5/11/2025).
Dalam rangka meningkatkan pendidikan, pemerintah pusat memberikan bantuan akses internet starlink dan laptop.
Rencananya bantuan akan diberikan di 300 titik.
"Jadi akan secara fokus bagaimana dalam rangka peningkatan pendidikan," katanya.
Baca juga: Yanni Usulkan Dana Otsus Papua Disalurkan Langsung ke Rakyat untuk Kurangi Risiko Kebocoran Anggaran
Terkait rapat percepatan pembangunan Papua, kata Ribka, hasilnya telah diserahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
"Terakhir tadi sudah kami menyerahkan hasil pleno selama dua hari ini kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti," kata Ribka.
Baca juga: Wamendagri: Pemerintah Serius Percepat Penyaluran Dana Otsus dan Penguatan Kapasitas Daerah Papua
Ia mengatakan terdapat beberapa poin yang sangat penting dan strategis dalam rangka percepatan pembangunan otonomi khusus Papua.
Di antaranya di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Ditambah dengan isu-isu lain yang ada di daerah," ujarnya.
Sementara itu, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), juga turut dibahas.
Ribka mengatakan program MBG telah berjalan di Provinsi Papua Barat Daya.
"Tadi sudah dikunjungi oleh Bapak Wakil Presiden di SMPN 14 Nuni di Manokwari Utara," katanya.
Pembangunan di Papua
Wakil Presiden Gibran Rakabuming memintaa akselerasi pembangunan di Papua berjalan dua kali lipat.
Pasalnya pemerintah pusat telah membentuk dua lembaga khusus untuk mengawal pembangunan di Papua.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.