2 Korporasi CPO Diminta Lunasi Uang Pengganti Rp 4,4 Triliun Paling Lambat Pertengahan 2026

Ringkasan Berita:

• Dua terpidana korporasi kasus korupsi ekspor CPO diminta melunasi pembayaran uang pengganti total senilai Rp 4,4 triliun
• Dua terpidana korporasi tersebut adalah Musimas Group dan Permata Hijau Group
• Keduanya diberikan batas waktu pembayaran hingga pertengahan tahun 2026 mendatang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung memberikan batas waktu untuk dua terpidana korporasi kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) Musimas Group dan Permata Hijau Group untuk melunasi pembayaran uang pengganti total senilai Rp 4,4 triliun.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, batas waktu yang diberikan terhadap dua korporasi itu yakni hingga pertengahan tahun 2026 mendatang.

Baca juga: Kejagung Dalami Dugaan Keuntungan Korporasi dalam Kasus BBM Pertamina

"Ada tenggatnya 2026. Kalau kurang lebih kesanggupannya sekitar pertengahan tahun," kata Anang saat dikonfirmasi, Kamis (6/10/2025).

Menurut Anang, dua korporasi itu menyatakan kesanggupannya untuk membayar sisa uang pengganti kerugian negara tersebut.

Adapun mekanisme yang akan dilakukan dua korporasi itu, mereka bersedia membayar uang pengganti dengan cara dicicil.

"Uang pengganti yang belum dilunasi dari Rp 17,7 triliun, ada Rp 4,4 triliun. Dan mereka sanggup akan membayar dicicil," jelasnya.

Kendati menyatakan sanggup membayar, Anang menuturkan saat ini pihaknya telah terlebih dulu melakukan penyitaan aset milik kedua terpidana korporasi tersebut.

Penyitaan aset itu dilakukan semata-mata sebagai jaminan dari dua korporasi itu selama mereka melakukan proses cicil pembayaran uang pengganti.

"Namun apabila mereka tidak komit terhadap perjanjiannya maka aset yang ada akan kita lakukan sita dan kita lelang untuk menutupi daripada uang pengganti kerugian negara," pungkasnya.

Kejagung Serahkan Rp 13,2 Triliun Uang Sitaan ke Pemerintah

Sebelumnya, Kejaksaan Agung resmi menyerahkan uang senilai Rp13.255.244.538.149,00 (Rp13,2 triliun) yang diperoleh dari hasil penyitaan kasus korupsi perizinan ekspor crude palm oil (CPO) kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (20/10/2025).

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, adapun uang itu secara simbolis diserahkan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Adapun uang sitaan yang diserahkan oleh Jaksa Agung kepada pemerintah itu merupakan hasil korupsi yang dilakukan oleh tiga korporasi yakni PT Wilmar Group, Musimas Group dan Permata Hijau Group.

Hal itu mereka serahkan kepada Kejagung sebagai hukuman pidana uang pengganti yang dibebankan kepada mereka selama proses hukum di Pengadilan.