Majelis Masyayikh Dorong Kesetaraan Hak Lulusan Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional
Majelis Masyayikh membuka Konferensi Pendidikan Pesantren Nasional 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 5 sampai 7 November 2025.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa revisi RUU Sistem Pendidikan Nasional akan memperkuat pengakuan terhadap pendidikan keagamaan dan pesantren, dengan tetap menjadikan UU Pesantren sebagai rujukan utama.
Konferensi bertema “Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pendidikan Pesantren untuk Pendidikan Bermutu yang Berkeadilan” ini diikuti 300 peserta dari berbagai kalangan dan diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk percepatan penguatan sistem pendidikan pesantren di Indonesia.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of
Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia
Majelis Masyayikh
Abdul Ghaffar Rozin
pesantren
Komisi VIII DPR
Marwan Dasopang
SDG05-Kesetaraan Gender
| Cak Imin Sebut Pondok Pesantren Al Ittifaq Bandung Berhasil Integrasikan Pendidikan dan Ekonomi |
|
|---|
| GKR Hemas Dorong Transformasi Pesantren dan Penguatan Peran Ibu Nyai |
|
|---|
| Iptu Abu Bakar, Polisi di Bima yang Bangun Pesantren dari Gaji Sendiri Selama 22 Tahun |
|
|---|
| Ribuan Genteng Ponpes di Magelang Terbang Disapu Angin Kencang, Pimpinan: Kejadiannya Cepat Sekali |
|
|---|
| Majelis Masyayikh Terjunkan 26 Asesor ke 13 Ma’had Aly di Empat Provinsi, Ini Fokus Asesmennya |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.