Alasan Gaji Petugas MBG Telat Dibayar, Kepala BGN Singgung Masalah Administrasi

Ringkasan Berita:

• Akun resmi Instagram resmi Badan Gizi Nasional (BGN) digeruduk netizen soal gaji pegawai MBG yang belum dibayar.
• BGN pun memastikan, bakal menyalurkan gaji petugas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telat dibayar pekan ini. 
• Keterlambatan ini hanya dialami oleh SPPI batch 3, ahli gizi, dan akuntan.

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bakal menyalurkan gaji petugas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telat dibayar pekan ini. 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah. 

Program MBG ini, telah bergulir di berbagai sekolah di Indonesia sejak awal Januari 2025. 

Baru-baru ini, permasalahan gaji petugas MBG yang telah dibayar tengah menjadi perbincangan di media sosial.

Penelusuran Tribunnews, akun resmi Instagram resmi BGN bahkan digeruduk soal gaji pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Dalam unggahan BGN terkait kabar penyaluran MBG pada Selasa (11/11/2025), turut dibanjiri komentar netizen yang menagih gaji petugas MBG.

Terkini, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan, persoalan keterlambatan gaji pada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) batch 3, ahli gizi (AG), dan akuntan (AK) karena administrasi.

Dadan berjanji, bakal menuntaskan permasalahan gaji petugas MBG pekan ini. 

Hal tersebut, disampaikan Dadan dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Rabu (12/11/2025). 

"Kami secara administrasi harus menggeser anggaran, yang biasanya kami kerjakan tanggal 6, ini ada keterlambatan, tapi insya Allah paling lambat hari Minggu seluruh uang itu sudah akan masuk di rekening," ucapnya.

Keterlambatan Dialami SPPI Batch 3, Ahli Gizi, dan Akuntan

Dadan menegaskan, keterlambatan ini hanya dialami oleh SPPI batch 3, ahli gizi, dan akuntan.

Baca juga: BGN Ungkap Penyebab Maraknya Kasus Keracunan MBG di Jabar dan Sleman, Diduga Akibat Infeksi Nitrit

Sementara itu, penggajian SPPI batch pertama dan kedua tidak terlambat karena mereka sudah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

Dadan menambahkan, SPPI batch 3 baru mengikuti tes untuk menjadi PPPK pada bulan ini, sehingga terdapat persoalan administrasi yang harus diselesaikan.

"SPPI batch 3, tadinya kita rencanakan CAT-nya atau computer assist test-nya bulan ini, kemarin, sehingga sebetulnya pagu kami itu ada di pagu PPPK di kode anggaran yang berbeda."

"Tapi karena masih ada hal yang harus diselesaikan, maka sementara ini SPPI batch 3 ini dan juga AG dan AK masih harus digaji dengan sistem istilahnya konsultan perorangan," ucap pria kelahiran Garut, Jawa Barat ini.

Lebih lanjut, Dadan juga berkomitmen bahwa tak akan ada keterlambatan pembayaran gaji lagi pada bulan depan. 

"Itu rata-rata akuntan dan ahli gizi. Tapi kami sekalian untuk menyelesaikan minggu ini, kami sudah geser anggaran untuk tuntas sampai Desember."

"Jadi bulan depan sudah tidak akan ada keterlambatan lagi, mudah-mudahan tahun depan mereka sudah PPPK. Sehingga tiap tanggal 1 mereka sudah rutin seperti ASN," lanjutnya. 

Wakil Kepala BGN: Murni Kesalahan Teknik Administrasi

Keterlambatan gaji petugas MBG ini, sebelumnya juga ditanggapi Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang.

Nanik menyampaikan, keterlambatan gaji yang muncul bukan disebabkan oleh tidak adanya ketersediaan anggaran, namun persoalan teknis administratif.

“Ini murni masalah teknis administratif. Jumlah petugas yang harus kami verifikasi sangat besar dan beberapa di antaranya membutuhkan penyesuaian status administrasi."

"Kami memastikan proses ini segera tuntas,” kata Nanik di Jakarta, Selasa.

Menurut Nanik, jumlah petugas yang terlibat dalam program MBG sangat besar, terdiri dari sekitar 30.000 SPPI, serta petugas Akuntan (AK) dan Ahli Gizi (AG) yang jumlahnya menyesuaikan kebutuhan lapangan.

Banyak data dan administrasi yang harus diselesaikan pun menjadi salah satu faktor teknis dalam penyesuaian dan sinkronisasi ulang.

Nanik menegaskan, proses administrasi masih berlangsung, khususnya untuk SPPI Batch III yang belum berstatus PPPK, serta sebagian petugas AG dan AK.

Adapun untuk SPPI Batch I dan II yang sudah berstatus PPPK, pembayaran gaji tidak mengalami hambatan.

BGN memastikan, seluruh petugas akan menerima haknya secara penuh.

Baca juga: Kepala BGN Buka Peluang Bentuk SPPG untuk Program MBG di Wilayah Adat Baduy

Diselesaikan Pekan Ini

Lebih lanjut, Nanik menjelaskan, pembayaran gaji yang belum terproses dalam beberapa minggu terakhir akan dirapel dan diprioritaskan penyelesaiannya pada pekan ini.

BGN pun telah mengarahkan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terlibat agar bekerja lebih proaktif dan memastikan tidak ada keterlambatan terulang. 

BGN juga menunjuk kedeputian terkait sebagai leading sector penggajian dan menginstruksikan seluruh unit teknis.

“Kami mengawal penuh setiap tahapan. Kami ingin memastikan seluruh petugas (SPPI, AG, dan AK) mendapatkan haknya tepat waktu, tanpa ada isu berulang di kemudian hari,” ungkapnya. 

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Rina Ayu Panca Rini)