Kepala BGN: Anggaran Makan Bergizi Gratis Sudah Terserap Rp 48 Triliun

TRIBUNNEWS.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan perkembangan terbaru mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus dinamika penyerapan anggaran yang menunjukkan peningkatan signifikan.

Laporan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi terkait di DPR.

“Kita habis memberikan laporan kemajuan dan penyerapan anggaran. Baru laporan penyerapan anggaran itu 43,5 persen, siangnya sudah terserap lagi Rp5 triliun, malamnya sudah 48 triliun,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayan Jumat (14/11/2025).

Menurutnya, lonjakan penyerapan anggaran sejalan dengan peningkatan jumlah penerima manfaat serta bertambahnya Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

“Saya sudah bilang, pola penyerapan anggaran di BGN identik dengan kenaikan penerima manfaat, berkorelasi positif dengan jumlah penerima manfaat, dan itu mencerminkan jumlah SPPG,” tegas Dadan.

SPPG Jadi Indikator Kebutuhan Anggaran Harian

Dadan menjelaskan, keberadaan SPPG di lapangan menjadi indikator paling konkret untuk menghitung kebutuhan anggaran harian program MBG.

Setiap unit SPPG yang beroperasi, katanya, langsung berpengaruh pada jumlah dana yang dibutuhkan.

“Satu SPPG berdiri setiap hari, itu terserap Rp900 juta. Kalau di Papua itu miliaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, mekanisme penyaluran dana melalui program MBG berbeda dari program pemerintah lainnya karena anggaran mengalir langsung kepada masyarakat tanpa melalui pemerintah daerah.

“Ini satu-satunya program yang dananya mengalir dari pusat ke paling bawah. Program yang lain ke Pemda. Uang itu beredar langsung ke masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu di tengah percepatan realisasi program, sisa pagu anggaran MBG kini terus menurun. Dadan menjelaskan bahwa kebutuhan dana meningkat tajam seiring bertambahnya cakupan program di berbagai wilayah.

“Untuk sisa pagu MBG, masih tersisa 14 triliun, saat ini sudah tersisa 9 triliun. Kita masih ada waktu 50 hari. Akhir November kita akan serap kurang lebih 8 triliun. Jadi Desember kita sudah kekurangan untuk program MBG,” ungkapnya.

Ajukan Tambahan Anggaran

Dengan kondisi tersebut, BGN telah resmi mengajukan tambahan anggaran untuk memastikan program terus berjalan tanpa hambatan.

“Makanya kita mengusulkan anggaran biaya tambahan. Makanya kita sudah mengajukan tambahan,” tambah Dadan.

Program MBG saat ini dinilai sebagai salah satu intervensi nasional terbesar dalam pemenuhan gizi serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Pola penyaluran dana langsung ke masyarakat membuat perputaran ekonomi terjadi lebih cepat, terutama di sektor pangan dan usaha kecil.

Dengan skala pelaksanaan yang terus berkembang, pemerintah berharap program ini tidak hanya memperbaiki status gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi komunitas lokal di seluruh Indonesia.

(*)