Adian Napitupulu Siap Berdiskusi dengan Menkeu Purbaya Soal Polemik Thrifting

Adian juga menyampaikan bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengimpor barang thrifting. 

Dia menjabarkan Amerika Serikat pada 2021 mengimpor thrifting senilai Rp2,19 triliun, Belanda Rp2,76 triliun, dan Rusia Rp2,18 triliun. 

"Jadi bukan cuma kita. Perdagangan dunia juga. Ini datanya jelas,” pungkasnya.

Baca juga: Harga Baju Thrifting Lebih Murah, Tapi Itu Barang Ilegal

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa praktik impor pakaian bekas (thrifting) ilegal akan ditindak tegas karena dinilai merugikan negara, mengancam industri tekstil dalam negeri, serta berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Latar Belakang Pernyataan

Thrifting adalah praktik jual beli pakaian bekas impor, biasanya dalam bentuk balpres (karung besar berisi pakaian).

Popularitas thrifting meningkat karena harga murah dan tren fesyen berkelanjutan.

Namun, pemerintah menilai praktik ini melanggar aturan impor dan berpotensi merugikan UMKM serta industri tekstil lokal.

Pernyataan Menteri Keuangan

Purbaya menyebut impor pakaian bekas ilegal akan diberangus. Pemerintah ingin menindak tegas importir yang memasukkan balpres tanpa izin resmi.

Alasan Larangan

• Merugikan negara karena masuknya barang tanpa pajak dan bea masuk.
• Mengancam industri tekstil dalam negeri yang kesulitan bersaing dengan harga murah pakaian bekas.
• Menimbulkan risiko kesehatan karena pakaian bekas tidak melalui standar higienis.

Fokus Kebijakan 

Pemerintah menekankan perlindungan terhadap UMKM dan industri tekstil nasional agar tetap bertahan menghadapi gempuran impor murah.

Reaksi dan Dampak

Pedagang thrifting mengadu ke DPR karena khawatir usaha mereka diberangus. Mereka meminta agar thrifting dilegalkan atau diatur dengan kuota tertentu, bukan dihentikan total.

Argumen Pedagang

• Thrifting dianggap tidak merusak UMKM, justru impor baru dari China yang menjadi ancaman utama.
• Di negara maju, thrifting dilegalkan sebagai bagian dari ekonomi sirkular.
• Ada jutaan orang yang bergantung pada bisnis thrifting, sehingga kebijakan larangan dinilai bisa mematikan mata pencaharian.

Pandangan HIPMI

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai larangan thrifting harus diikuti dengan penguatan kemandirian industri nasional. Kebijakan tidak boleh hanya melindungi industri besar, tetapi juga harus mendukung keberlanjutan UMKM.

Kesimpulan

• Menteri Keuangan menegaskan larangan thrifting impor ilegal demi melindungi industri tekstil dan kesehatan masyarakat.
• Pedagang thrifting menolak larangan total, meminta legalisasi atau regulasi agar usaha tetap berjalan.
• HIPMI menekankan perlunya keseimbangan: larangan thrifting harus diiringi strategi memperkuat industri lokal dan UMKM.