Ribuan Jemaah Tertahan di Arab Saudi, Komisi VIII DPR: Jangan Dibiarkan Terlantar 

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia yang tertahan di Arab Saudi akibat eskalasi konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran. 
• Penutupan wilayah udara di sejumlah negara Timur Tengah telah memicu penundaan penerbangan massal. 
• Abidin menekankan perlunya koordinasi intensif antar kementerian untuk memetakan data jemaah terdampak, sekaligus menyediakan akomodasi darurat dan bantuan logistik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna melindungi keselamatan ribuan jemaah umrah asal Indonesia yang tertahan di Arab Saudi akibat eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Penutupan wilayah udara di sejumlah negara Timur Tengah pasca-serangan telah memicu penundaan penerbangan massal. 

"Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Perhubungan harus melakukan koordinasi intensif agar pemetaan dan data jamaah yang terdampak," kata Abidin kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

Abidin menegaskan, pemerintah harus segera menyediakan akomodasi darurat dan bantuan logistik bagi para jemaah.

"Agar segera menyediakan akomudasi darurat dan bantuan ligistik," ujar politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini.

Ia mendorong pemerintah memikirkan skema mitigasi, yakni kemungkinan pengalihan rute penerbangan alternatif hingga skema evakuasi bertahap. 

Hal ini, menurut dia, krusial jika situasi perang mengalami eskalasi yang membahayakan keselamatan WNI di kawasan tersebut.

Abidin menekankan bahwa perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) adalah prioritas utama yang diamanatkan oleh konstitusi.

"Komisi VIII akan terus mengawal dan mengikuti secara seksama perkembangan perang yang berkecamuk di Timur Tengah, serta secara ketat memastikan keselamatan jemaah umrah agar kembali aman ke Tanah Air," ujarnya. 

Abidin meminta agar pemerintah hadir secara penuh dan tidak membiarkan jemaah terlantar.

Ia juga mengimbau kepada pihak penyelenggara perjalanan ibadah umrah (travel) dan para jemaah untuk tetap tenang.

"Pemerintah harus hadir penuh, jangan biarkan jemaah terlantar serta mengimbau jemaah, pihak travel penyelenggara umrah, agar tetap tenang patuhi instruksi KBRI Kementerian Luar Negeri RI," ungkapnya. 

Teranyar, Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, mengungkapkan proses kepulangan jemaah terus berjalan secara bertahap.

Sejak 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 jemaah telah kembali ke Tanah Air dengan aman. 

"Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jemaah dapat pulang secara bertahap dan tertib," ujar Ichsan melalui keterangan tertulis, Senin (2/3/2026).