Dewan Pers Desak Hak Ekonomi Karya Jurnalistik Dilindungi Melalui Revisi UU Hak Cipta

Ringkasan Berita:

• Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi melontarkan keprihatinan atas masa depan industri pers nasional yang kian terancam oleh eksploitasi tanpa izin dari teknologi kecerdasan buatan
• Wajah Dahlan tampak serius saat menyinggung kemunculan teknologi AI yang dianggapnya bertindak jauh lebih eksploitatif terhadap karya jurnalistik
• Dewan Pers menyarankan agar pemungutan royalti tidak hanya dibatasi melalui LMK melainkan juga membuka ruang bagi skema hybrid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi melontarkan keprihatinan atas masa depan industri pers nasional yang kian terancam oleh eksploitasi tanpa izin dari teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Dahlan menilai, regulasi hak cipta lama yang berlaku saat ini meletakkan karya jurnalistik praktis tanpa nilai ekonomi karena dapat dikutip, disebarluaskan, dan dimonetisasi oleh platform digital secara bebas hanya dengan mencantumkan sumber.

Baca juga: Dewan Pers Ungkap Tiga Perusahaan Teknologi Kuasai 80 Persen Iklan Digital, Media Semakin Tergerus 

Paparan tersebut disampaikan Dahlan dalam konferensi pers bersama sejumlah jajaran Dewan Pers di Kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).

Saat memaparkan materi, wajah Dahlan Dahi tampak sangat serius.

Baca juga: Dahlan Dahi: Dewan Pers Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik

Sorot matanya tajam menatap ke arah awak media yang hadir, serta membaca materi yang tertera di laptop serta kertas yang telah disiapkannya di atas meja.

Suaranya agak lirih saat memaparkan nasib yang kini dihadapi oleh para pekerja media dan perusahaan pers lokal akibat disrupsi digital.

Sambil menggerakkan tangannya secara tegas untuk memberi penekanan, wajah Dahlan tampak serius saat menyinggung kemunculan teknologi AI yang dianggapnya bertindak jauh lebih eksploitatif terhadap karya-karya jurnalistik.

"Lalu muncul AI, Artificial Intelligence. Nah, ini lebih sadis lagi Bapak dan Ibu sekalian, karena karya jurnalistik digunakan untuk training algoritma, grounding. Kemudian dipakai untuk mendistribusikan informasi, mendistribusikan berita tanpa kompensasi sama sekali," ujar Dahlan dengan nada penekanan.

Ia menambahkan, situasi diperburuk oleh fenomena nihil kunjungan (zero click) pada mesin pencari berbasis generative AI.

Pengguna internet mendapatkan informasi utuh langsung di kolom percakapan AI tanpa harus mengeklik tautan media asal.

"Apa artinya zero click? Jurnalis memproduksi berita, mempertaruhkan nyawanya kadang-kadang, dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pers, tapi perusahaan teknologi tidak memberikan kompensasi sama sekali," kata CEO Tribun Network ini.

Melihat ancaman nyata yang dapat melumpuhkan fungsi verifikasi informasi di masyarakat ini, Dewan Pers secara intensif membangun komunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendorong percepatan revisi Undang-Undang Hak Cipta sebagai instrumen penyelamatan pers Indonesia.

Dahlan pun memaparkan rincian substansi dalam draf revisi tersebut.

Ia menegaskan, dalam draf regulasi yang baru, karya jurnalistik didefinisikan secara ketat sebagai karya yang dihasilkan oleh wartawan yang berpedoman pada kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers.