Semua Audio yang Diputar di Restoran dan Kafe Kena Royalti, Termasuk Suara Kicauan Burung 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menegaskan tentang aturan pemutaran musik resto-kafe harus membayar royalti musik berlaku pada semua, apapun audionya.

Kebijakan ini menyusul kafe dan restoran yang kini memilih memutar suara alam dan kicauan burung sebagai pengganti lagu demi menghindari kewajiban membayar royalti musik. 

Baca juga: Pengusaha Kafe Resah, Penghasilan Tak Menentu Kini Diikat Aturan Putar Musik Bayar Royalti

Royalti musik adalah imbalan finansial yang diberikan kepada pencipta lagu, penyanyi, produser, atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya musik mereka, baik secara komersial maupun non-komersial.

Ketua LMKN, Dharma Oratmangun, mengatakan produsen fonogram yang merekam suara burung memiliki hak ekonomi yang dilindungi undang-undang, sehingga pengusaha tetap berkewajiban membayar royalti.

"Sekarang kalau dia putar suara burung atau suara apa pun, itu ada hak dari produsen fonogramnya," kata Dharma saat dihubungi, baru-baru ini.

"Produsen yang merekam itu kan punya hak terkait, hak terhadap materi rekaman, itu juga hak terkait dari bentuk rekaman audio itu," lanjutnya.

Baca juga: Mencari Titik Temu Royalti Musik: Harmoni Antara Seni, Bisnis, dan Keadilan

Dharma juga mempertanyakan sikap pengusaha yang berusaha menghindari kewajiban tersebut.

Menurutnya, itu sudah menjadi kewajiban untuk menghargai hak pencipta lagu.

"Mendapatkan keuntungan di kafe atau di apa gitu, tapi enggak mau bayar haknya orang. Itu kan enggak bagus, itu bertentangan dengan budaya kita," ungkapnya.

Adapun pihak yang tidak membayar royalti mendapat ancaman sanksi 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 4 miliar. Aturan sanksi diatur di UU Nomor 28 Tahun 2014.

Belakangan ini kewajiban kafe-resto membayar royalti tengah menjadi perbincangan.

Hal tersebut menuai kontra pasalnya tidak semua kafe-resto memiliki penghasilan tinggi.

Pengusaha Kafe Resah

Belakangan ini, kebijakan kafe dan restoran yang memutar lagu atau musik diwajibkan membayar royalti.

Kasus yang menimpa Mie Gacoan baru-baru ini pun memicu kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, terutama pengusaha kafe dan resto.

Baca juga: Armand Maulana dan BCL Akui Masih Bingung Soal Royalti dan Performing Rights

Ketakutan ini juga dirasakan oleh pemilik Pems Coffee, Rian, mengingat coffee shop sangat identik dengan musik.

Ia mengaku, sebagai pelaku UMKM, penghasilan yang diperoleh tidak menentu. 

"Kita kan termasuknya UMKM bukan yang besar segala macem, kalau pun diberatin di situ lumayan kerasa apalagi kalAU kena dendanya," kata Rian kepada Tribunnews di Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (5/8/2025).

Beban tambahan untuk membayar royalti tentu menjadi kekhawatiran tersendiri.

Meski begitu, karena ada ancaman sanksi pidana, ia menyatakan siap mematuhi aturan tersebut.

Hanya saja, hingga kini ia masih belum mengetahui secara pasti bagaimana prosedur pembayaran royalti itu dilakukan.

Di sisi lain, Jun, barista yang sudah menekuni dunia kopi selama 7 tahun berpendapat kedai kopi tak bisa lepas dari musik.

Namun jika royalti tersebut justru membebani kedai kopi kalangan menengah ke bawah, tentu pemilik mempertimbangkan tidak memutar lagu.

"Pasti jadinya ga memutar lagu pilihannya. Tapi kan banyak yang ke sini ga cuma minum kopi, tapi ada yang karena suasana-nya, ada live musiknya," ungkap Jun.

Aturan dan Sanksi Royalti 

Aturan LMKN tentang kewajiban bayar royalti musik yang diputar di resto-kafe diatur  UU Nomor 28 Tahun 2014.

Aturan Adapun pihak yang tidak membayar royalti bakal dikenakan sanksi 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 4 miliar. 

Untuk royalti, restoran dan kafe diwajibkan membayar Rp 60.000 per kursi dan per tahun.
turan sanksi.