TAG
Pemilu
Berita
Foto (239)
-
Wamendagri Pertanyakan Posisi MK dalam Ketatanegaraan Usai Putuskan Pemilu 2029 Tak Serentak
Ia menekankan pentingnya menelaah kembali posisi dan kewenangan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
-
Pakar Tepis Parpol yang Sebut Putusan MK Soal Pemilu Nasional dan Daerah Inkonstitusional
Ada yang menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 PUU/-XXIII/2024 yang memisahkan pemilu nasional dan pilkada lokal inkonstitusional.
-
Yusril Ungkap Putusan MK Soal Pemilu Dipisah Munculkan Masalah Baru
Yusril Ihza Mahendra mengatakan putusan MK soal pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah final serta mengikat.
-
Gerindra Masih Kaji Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah
Dasco mengatakan sikap yang dikeluarkan partai politik tersebut harus dihargai sebagai masukan untuk melakukan revisi Undang-undang Pemilu di DPR
-
Pimpinan DPR Soal Revisi UU MK Usai Keputusan Hapus Pemilu Serentak: Kita Lihat Nanti
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, merespons kemungkinan legislatif akan merevisi undang-undang (UU) tentang Mahkamah Konstitusi (MK).
-
NasDem Tolak Putusan MK Pisahkan Pemilu, Golkar Ajukan Pertanyaan Mendasar
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, merespons sikap penolakan Partai NasDem atas putusan MK pisahkan Pemilu.
-
DPR Didorong Segera Bahas RUU untuk Pemilu 2029, Pakar: Banyak Masalah Warisan Pemilu 2024
DPR selaku pembentuk undang-undang diminta untuk segera memulai proses pembahasan rancangan undang-undang terkait pemilu dan pilkada.
-
Lemhannas Kaji Dampak Putusan MK yang Hapus Pemilu Serentak Terhadap Kualitas Demokrasi
Lemhannas akan mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini yang menghapus Pemilu serentak.
-
Gelar Rapat Tertutup, DPR dan Pemerintah Bahas Putusan MK Hapus Pemilu Serentak
Pimpinan DPR menggelar rapat dengan perwakilan pemerintah membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional.
-
Ketua Komisi II DPR Sebut Putusan MK Hapus Pemilu Serentak Kontradiktif
Rifqi juga menyoroti potensi persoalan konstitusional dalam menormakan model pemilu yang dipisah antara pusat dan daerah.
-
Refly Harun Nilai Aneh MK Berubah Haluan Soal Pemilu Serentak
Refly Harun, menilai aneh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah mulai 2029.
-
Respons Putusan MK, DPR Pertimbangkan Pilkada Digelar Lebih Dulu dari Pilpres
Komisi II DPR RI tengah mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan anggota DPRD dilakukan sebelum pemilu nasional.
-
Sebut Putusan MK Angin Segar untuk Demokrasi, Bawaslu Akui Pemilu Serentak Jadi Beban Luar Biasa
Dengan adanya pemisahan pemilu, Puadi melihat adanya peluang besar untuk efektivitas pengawasan, memperkuat integritas proses pemilu
-
MK Putuskan Pemilu Dipisah, Effendi Gazali: Karena Tak Lagi Ada Tekanan Politik
Effendi Gazali menilai, putusan Mahkamah Konstitusi RI yang menyatakan Pemilu Nasional dan Daerah tak lagi serentak bagian dari proses Pemilu.
-
Hamdan Zoelva Sambut Baik Putusan MK: Pemilu Serentak Timbulkan Masalah Besar
Hamdan Zoelva, menilai pelaksanaan pemilu serentak lima kotak yang berlangsung dalam dua pemilu terakhir menimbulkan banyak persoalan
-
Soal Putusan MK Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah, Legislator PKS: Ada Niat Baik dan Bisa Dievaluasi
MK memberi penafsiran baru bahwa pemungutan suara dilakukan dalam dua tahap: pertama untuk pemilu nasional, lalu beberapa waktu setelahnya pemilu.
-
Hamdan Zoelva Dukung Putusan Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah: Memperbaiki Kualitas Demokrasi RI
Praktik pemilu serentak yang dilaksanakan pada 2019 dan 2024 terbukti menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan,
-
Elite PKS Nilai Putusan MK Pisahkan Jadwal Pemilu Nasional dan Daerah Ringankan Beban Partai Politik
Menurut PKS, pemisahan tersebut memberikan kemudahan bagi partai politik dalam menjalani tahapan pemilu ke depan.
-
Hormati Putusan MK, Ketua KPU: Pemilu Serentak Membuat Penyelenggara Harus Kerja Ekstra
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan proses Pemilu dan Pilkada yang berlangsung serentak membuat mereka selaku penyelenggara
-
MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Begini Respons Pakar Kepemiluan, Ahli Hukum, dan DPR
Putusan MK pisahkan pemilu nasional dan daerah menuai pro-kontra. Pakar sebut langgar UUD, DPR dan Perludem dorong revisi UU.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved