TOPIK
Korupsi Jalan di Mandailing Natal
-
Rumah mewah Topan Obaja Ginting Kepala Dinas PUPR Sumut, yang berada di Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, turut disorot.
-
Detik-detik KPK melakukan penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR Topan Obaja Ginting di Cluster Topaz, Perumahan Royal Sumatera, Rabu (2/7/2025).
-
Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), yang menjadi tersangka juga dikenal sebagai orang dekat Bobby Nasution.
-
Rumah Kadis PUPR Sumut Topan Ginting digeledah KPK dalam kasus korupsi. Garasi berisi motor dan ATV disorot publik.
-
Rumah mewah milik Topan Ginting di Medan yang digeledah KPK ditaksir mencapai Rp10 miliar. Namun, Topan ternyata hanya punya harta Rp4,9 miliar.
-
Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting memiliki harta kekayaan yang fantastis nyaris Rp5 miliar di saat Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumut.
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting.
-
KPK melakukan penggeledahan hari kedua di rumah pribadi milik Topan Ginting yang berada di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Rabu (2/7/2025).
-
KPK geledah rumah Topan Ginting di Medan, 3 polisi bersenjata siaga, media dilarang masuk, diduga terkait kasus korupsi proyek jalan.
-
KPK sita koper usai geledah dua kantor terkait Topan Ginting, dugaan korupsi proyek jalan Rp 231,8 miliar diselidiki.
-
Bobby dan para tersangka yang sudah ditetapkan, termasuk Kadis PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting, sebelumnya meninjau langsung proyek jalan di Sumut.
-
Dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU), Indra Fauzan, menyoroti kedekatan Kadis PUPR Topan Ginting dan Gubernur Sumut Bobby Nasution.
-
KPK melakukan penggeledahan terhadap kantor Dinas PUPR Sumut terkait kasus korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Selasa (1/7/2025)
-
Dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU), Indra Fauzan, menyebut kiriman karangan bunga merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja KPK.
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan perdana usai mengungkap perkara dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut).
-
Berikut kronologi kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumut, bermula dari aduan masyarakat tentang buruknya infrastruktur
-
Berdasarkan data dari situs elhkpn.kpk.go.id, harta Topan Obaja Putra Ginting bertambah Rp 927,9 juta dalam laporan satu tahun terakhir.
-
Enam orang petugas KPK masuk dan menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatra Utara (Sumut).
-
KPK menggeledah Kantor Dinas PUPR Sumatera Utara hari ini Selasa (1/7/2025), buntut penetapan tersangka pada Kadis PUPR Sumut Topan Ginting.
-
Tiga pejabat BBPJN Sumut resmi dinonaktifkan guna memastikan penanganan perkara berjalan tanpa hambatan sekaligus menjaga keberlanjutan tugas-tugas.
-
Sebelum ada OTT KPK, Pemprov Sumut ternyata memperoleh opini WTP dari BPK untuk tahun anggaran 2024.
-
Pakar Hukum menyebutkan bahwa jabatan yang diberikan Bobby kepada Topan itu hanya berdasarkan kedekatan saja, bukan karena kompetensi.
-
Yenti menilai, sudah pasti ada kongkalikong antara gubernur dan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi pembangunan jalan tersebut.
-
KPK menyatakan akan memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam kasus dugaan suap pengadaan jalan di Sumut.
-
Sejumlah karangan bunga berisi ucapan terima kasih untuk KPK berjajar rapi, menyita perhatian di kawasan Taman Cadika, Medan Johor.
-
Gubernur Sumut Bobby Nasution buka suara terkait anak buahnya yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis (26/6/2025)
-
Bobby Nasution enggan bantu hukum Topan Ginting, anak buahnya yang jadi tersangka korupsi proyek jalan Rp231,8 M.
-
Gubernur Sumut Bobby Nasution buka suara soal kedekatannya dengan Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting yang kini jadi tersangka kasus korupsi.
-
Bobby Nasution menyayangkan Topan Obaja Ginting ditetapkan tersangka. Dikatakan Bobby Nasution, ini kali ketiga OPD nya terlibat kasus korupsi.
-
Topan Ginting bersama empat orang dari Dinas PUPR dan perusahaan kontraktor penggarap proyek terjaring operasi tangkap tangan (OTT) petugas KPK