Pendidikan GOTOPIK
Revisi UU ITE
-
Tim Kajian UU ITE Dinilai akan Berat Sebelah, Pemerintah Diminta Libatkan Lembaga Independen
Tim kajian UU ITE dinilai akan berat sebelah, Koalisi Masyarakat Sipil minta Pemerintah libatkan lembaga independen di dalamnya,Selasa (23/2/2021).
-
Komnas HAM Harap Pemerintah Lebih Terbuka dan Partisipatif dalam Proses Revisi UU ITE
Komnas HAM menyambut baik ide revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang digulirkan pemerintah.
-
Komnas HAM dan Bareskrim Polri Gagas Tata Kelola Penanganan Kasus Terkait UU ITE dalam Kerangka HAM
Pertemuan hari ini dihadiri oleh Komisioner Komnas HAM RI dan M Choirul Anam dam Hairansyah beserta staf Komnas HAM.
-
Kominfo Ikut Kaji Pedoman Pelaksanaan UU ITE: Bukan Norma Hukum Baru, Jangan Keliru Ditafsirkan
Kominfo ikut kaji pedoman pelaksanaan UU ITE, Menteri Johnny G. Plate: Bukan Norma Hukum Baru, Jangan Keliru Ditafsirkan, Senin (22/2/2021).
-
Surat Telegram Kapolri: Kasus Pencemaran Nama Baik, Fitnah dan Penghinaan Tidak Ditahan
Surat telegram itu dengan nomor ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tentang pedoman penanganan hukum kejahatan siber berupa pencemaran nama baik
-
Kapolri Keluarkan SE Terkait UU ITE, Ada 11 Pedoman Yang Harus Diperhatikan Seluruh Personel
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan surat edaran tersebut. Ia menyatakan surat itu ditandatangani langsung
-
Busyro Muqqodas Sebut Rezim Saat Ini Mirip dengan Era Orde Baru
Pengurus Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqqodas, menyebut rezim saat ini memiliki kemiripan dengan era Orde Baru.
-
Baiq Nuril Harap Pernyataan Jokowi Soal Revisi UU ITE Terlaksana
Perempuan yang pernah dipidana menggunakan UU tersebut mengharapkan tidak ada lagi masyarakat yang jadi korban seperti dirinya.
-
Ada Pasal Karet dalam UU ITE, Kemampuan Legislasi DPR Dipertanyakan
Adinda Tenriangke Muchtar, mempertanyakan kemampuan DPR dalam hal legislasi atau pembuatan suatu Undang-Undang.
-
Kemenkopolhukam Bentuk Dua Tim Bahas UU ITE, Salah Satunya Pelajari Soal Pasal Karet
Mahfud MD mengatakan Kementeriannya telah membentuk dua tim untuk membahas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
-
Mahfud MD Bentuk 2 Tim Untuk Bereskan Masalah UU ITE
Mahfud MD mengatakan saat ini telah dibentuk dua tim untuk membereskan masalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
-
Pakar Keamanan Siber: Pasal Karet UU ITE Sudah Lama Dikeluhkan
Hal ini terkait dengan adanya aturan kehilangan hak politik bagi seseorang yang mendapatkan pidana diatas 5 tahun.
-
PSI Dukung Revisi UU ITE untuk Merawat Demokrasi
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung gagasan merevisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk merawat demokrasi.
-
Presiden Jokowi Diminta Terbitkan Perppu UU ITE
Menurut Dimyati, lebih tepat menerbitkan perppu ketimbang melakukan pembahasan revisi UU ITE bersama Parlemen.
-
Baleg DPR Bicara Kemungkinan Revisi UU ITE Masuk Prolegnas Prioritas 2021
Raker ulang tersebut bisa mengubah prolegnas prioritas yakni bisa menambah, mengurangi ataupun mengganti daftar RUU.
-
Minta Pemerintah Tak Hanya Berwacana, HNW : Segeralah Ajukan Usul Inisiatif Perubahan UU ITE
HNW ingatkan pemerintah serius merealisasikan wacana yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yakni revisi UU ITE.
-
Komnas HAM: Pemerintah Bisa Bentuk Tim Kajian Berbasis HAM dan Tim dengan DPR Soal Revisi UU ITE
Komnas HAM nilai revisi UU ITE harus diikuti langkah nyata pemerintah, membentuk tim berbasis instrumen, standard HAM dan tim komunikasi dengan DPR.
-
Amnesty International: Pernyataan Presiden soal UU ITE Tidak Boleh Jadi Sekadar Jargon
Usman Hamid: langkah pertama yang harus dilakukan Jokowi adalah membebaskan mereka yang dikriminalisasi dengan UU ITE
-
Revisi UU ITE, PKB: Perlu Diperjelas Definisi dan Batasan dalam Pasal-pasal Karet
Jazilul menilai perlu ada definisi dan batasan yang diperjelas dalam pasal-pasal karet yang terdapat di UU ITE.
-
Ada Usulan Revisi UU ITE, Legislator NasDem: Fokus Pemberantasan Hoaks dan Ujaran Kebencian
UU ITE harus menjadi pembatas sekaligus alat filter bagi pemberi kritik konstruktif agar tidak salah faham yang berujung pada ranah hukum.
-
Anggota DPR: Banyak Korban dari Pasal Multitafsir UU ITE, Ini Harus Direvisi
anggota DPR mendukung arahan Presiden Joko Widodo untuk merevisi UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
-
Jokowi Minta Pasal Karet Direvisi, Kapolri Akui Penggunaan UU ITE Sudah Tidak Sehat
Kapolri mengakui penggunaan Undang-undang Informasi dan Transaksi (UU ITE) beberapa waktu terakhir di masyarakat sudah tidak sehat.
-
Fraksi NasDem Setuju Tidak Semua Laporan Kasus ITE Dilanjutkan ke Pengadilan
Singkatnya Polri bisa menggunakan kewenangannya untuk membangun tabayyun diantara sesama warga negara.
-
Cegah Saling Lapor, Kapolri Berencana Laporan Bersifat Delik Aduan Tidak Bisa Diwakilkan Lagi
Sigit mengintruksikan jajarannya membuat pedoman untuk para penyidik terkait penerapan dan penggunaan UU ITE tersebut
-
HNW Desak Jokowi Revisi Pasal Karet UU ITE: Pemerintah Jangan PHP
Hidayat Nur Wahid yakin bila pemerintah benar-benar serius, maka proses revisi tidak akan memakan waktu yang lama.
-
Kapolri Listyo Sigit: Laporan Pencemaran Nama Baik dan Hoax Diselesaikan dengan Edukasi
Penyelesaian yang terkait dengan isu-isu tersebut nantinya diharapkan bisa dengan cara edukasi.
-
Kapolri Listyo Sigit: UU ITE Suasananya Sudah Tidak Sehat
UU ITE kerap disalahgunakan sejumlah pihak sebagai wadah saling lapor. Pasal ini juga sukar menjadi salah satu penyebab polarisasi di masyarakat.
-
Mahfud MD Tepis Asumsi Publik soal Pemerintah Ambil Untung pada Pasal Karet UU ITE
Menko Polhukam Mahfud MD tepis asumsi publik soal pemerintah ambil untung pada pasal-pasal UU ITE yang dinilai karet, Selasa (16/2/2021).
-
Amnesti Internasional Sambut Baik Keinginan Jokowi Revisi 'Pasal Karet' dalam UU ITE
Direktur Eksekutif Amnesti International Indonesia Usman Hamid mengakui bahwa pasal-pasal karet di dalam UU ITE mengancam kebebasan berpendapat
-
4 Fakta Ramai Revisi UU ITE dari Berbagai Parpol : Jangan Terjebak, Kejenuhan hingga Tak Berbelit
Wacana revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mendapat reaksi dari berbagai kalangan
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved