Layakkah Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto?

Berjasa besar terhadap bangsa dan negara

Berkelakuan baik

Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara

Tidak pernah dipidana minimal 5 tahun penjara berdasarkan putusan hukum tetap

Putusan Mahkamah Agung No. 140 PK/Pdt/2005 menyatakan Yayasan Supersemar milik Soeharto melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mengembalikan dana sekitar Rp 4,4 triliun kepada negara. Masa pemerintahan Soeharto selama 32 tahun ditandai dengan:

Pelanggaran HAM berat (Tragedi 1965, Petrus, Timor Timur, dll)

Korupsi dan kolusi sistemik

Otoritarianisme dan pembungkaman oposisi

TAP MPR No. XI/MPR/1998 secara eksplisit menyebut nama Soeharto dalam konteks pemberantasan KKN, meski telah dicabut menjelang pelantikan Presiden Prabowo.

Menteri Kebudayaan RI yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyatakan bahwa seluruh tokoh yang diusulkan oleh Kementerian Sosial, termasuk Soeharto, untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional telah memenuhi kriteria. 

Tampak jelas, upaya pemerintahan Prabowo Subianto serta elite politik dan penyelenggara negara di sekitarnya untuk menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional berlangsung sistematis. 

Setelah Prabowo terpilih sebagai Presiden, sebulan sebelum pelantikan sebagai Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi mencabut nama Soeharto dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

Pasal 4 TAP MPR 11/1998 tersebut berbunyi "Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak, asasi manusia". 

Sejak awal, pencabutan ini merupakan langkah yang salah karena mengabaikan fakta historis bahwa 32 tahun masa kepemimpinannya penuh dengan pelanggaran HAM, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 

Fakta itulah yang mendorong gerakan Reformasi 1998. Maka, upaya elite politik dan penyelenggara negara untuk sebelumnya mencabut Pasal dalam TAP MPR Nomor XI/1998 yang menyebut Soeharto dan kini mengajukan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional nyata-nyata mengalami amnesia politik dan sejarah serta mengkhianati amanat reformasi.