Kamis, 4 September 2025

Aksi Driver Ojek Online

ORASKI: Intervensi Tarif dan Potongan oleh Pemerintah Bisa Merusak Ekosistem Transportasi Online

ORASKI menyatakan tidak sependapat jika pemerintah dan DPR melakukan intervensi pada regulasi tarif dan potongan di industri transportasi online.

Editor: Choirul Arifin
Tribunnews/Choirul Arifin
KONSUMEN TRANSPORTASI ONLINE - Penumpang kereta cepat Whoosh mengantre jemputan driver ojek online yang mereka pesan di Stasiun Kereta Cepat Halim, Sabtu, 7 Desember 2024. Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) menyatakan tidak sependapat jika pemerintah dan DPR melakukan intervensi pada regulasi tarif dan potongan di industri transportasi online di Indonesia.  

Aksi demonstrasi ini dilatarbelakangi ketidakpuasan para driver ojol terhadap kondisi kesejahteraan dan keadilan dalam kemitraan antara pengemudi ojol dan aplikator, serta ketidakjelasan regulasi hukum dan tarif yang dinilai merugikan para driver.

MENHUB DAN GOTO GRAB - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama pihak Grab dan Gojek dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). Di acara ini, Dudy mempertanyakan soal keberadaan promo di aplikasi ojol yang ditolak para pengemudi.
Dok: Endrapta Pramudhiaz
KONFERENSI PERS MENHUB - Menteri Perhubungan  Dudy Purwagandhi bersama pihak Grab dan Gojek dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (19/5/2025). Dudy mempertanyakan soal keberadaan promo di aplikasi ojol yang ditolak para pengemudi. (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

Aksi akan diorganisir oleh Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI) dengan mengusung tema Kebangkitan Transportasi Online Indonesia.

Mereka membawa sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan, kejelasan regulasi, dan keadilan kemitraan dengan perusahaan aplikasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengungkap aksi unjuk rasa driver ojek online dan taksi online yang akan digelar pada Selasa (20/5/2025) akan dihadiri lebih dari 25 ribu massa ojol dari berbagai penjuru Jabodetabek, Jawa, dan sebagian Sumatera.

Saat aksi tersebut, para driver ojol akan yang ikut serta akan mematikan aplikasi mereka, sehingga akan terjadi pelumpuhan dalam layanan pemesanan penumpang, pemesanan makanan, dan pengiriman barang.

Baca juga: Pengemudi Ojol Tolak Rencana Grab Akuisisi GOTO, Menhub Dudy Enggan Ikut Campur

Aksi mematikan aplikasi secara massal akan dilakukan mulai pukul 00.00 WIB sampai 23.59 WIB.

"Kami mengimbau untuk masyarakat luas di Jakarta dan hampir seluruh Indonesia agar sementara dalam satu hari saja untuk tidak melakukan pemesanan layanan ojol roda dua dan roda empat sebagai upaya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan bersama," kata Igun.

Titik aksi tersebar di lima lokasi. Ada Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, Gedung DPR RI, kantor aplikator, dan semua lokasi yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi.

"Aksi akan dilakukan mulai jam 13.00 WIB hingga tuntutan GARDA diterima oleh Pemerintah, DPR RI dan aplikator menyatakan setuju patuhi regulasi Pemerintah RI," ujar Igun.

BONUS HARI RAYA DRIVER OJOL - Driver ojek online menunggu orderan penumpang di shelter kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, mengusulkan agar pemberian bonus hari raya (BHR) untuk driver ojek online dan kurir antaran barang online dilakukan oleh perusahaan aplikasi setiap menjelang hari raya.
SIAPKAN AKSI DEMO - Driver ojek online menunggu orderan penumpang di shelter kawasan Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat.  (Tribunnews/Choirul Arifin)

Ketua Umum SePOI, Mahmud Fly mengatakan, aksi akan dilakukan secara damai tanpa sweeping terhadap pengemudi lain yang memilih tetap bekerja.

“Kami tidak ada sweeping, tapi kami minta perhatiannya kepada teman-teman ojol agar tidak menyalakan aplikasi karena kami sedang perjuangkan hak teman-teman,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Timur.

Mahmud menekankan, aksi ini adalah bentuk ekspresi, bukan paksaan terhadap pengemudi online lain. Ia berharap solidaritas dari sesama rekan ojol bisa menjadi kekuatan moral dalam menuntut perubahan kebijakan yang lebih adil.

SePOI menyoroti minimnya tindak lanjut pemerintah terhadap tuntutan mereka sejak 2022. Direktur Eksekutif Yayasan Forum Adil Sejahtera (YFAS), Felix Silitonga, menyebut aksi ini sebagai akumulasi dari kekecewaan yang belum direspons secara serius oleh pemerintah.

“Peraturan Menteri tahun 2022 itu yang terakhir, dan itu belum ditinjau lagi. Jadi sudah tiga tahun belum ada perubahan,” tegas Felix.

Ada empat tuntutan yang diminta para pengemudi ojol yang tergabung di SePOI.

Halaman
1234
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan