Soal Kopdes Merah Putih, Komisi XI Tekankan Pentingnya Skema Pendanaan dan Mitigasi Kebocoran

Di samping itu, Misbakhun memperingatkan terkait resiko kebocoran dana, seperti salah alokasi, atau pembentukan koperasi fiktif akibat skala program yang masif.

Ia mengusulkan sistem pengawasan digital terpusat untuk memantau transaksi dan kesehatan koperasi secara real-time.

Selain itu, SDM pendamping dan pelatih juga perlu disiapkan Pemerintah untuk turut mengawal keberlangsungan koperasi.

Terkait hal ini, Misbakhun menyarankan OJK agar berperan memberi pendampingan manajemen risiko dan audit internal.

"Pengawasan ini harus melibatkan aparat pengawas internal pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk audit eksternal, serta kerja sama proaktif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk pencegahan dan penindakan. Selain itu, partisipasi masyarakat desa dan media lokal juga perlu didorong untuk mengawasi jalannya koperasi," pungkasnya. 

Dengan pengelolaan yang cermat, ia optimistis program ini dapat menjadi fondasi kokoh bagi perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.

"Kebocoran dana, sekecil apa pun, adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Sistem pencegahan dan penindakan harus dibangun sekuat mungkin sejak awal,” tutur Misbakhun.

Tujuan Utama Koperasi Merah Putih:

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Memperpendek rantai pasok dan menekan dominasi tengkulak

Meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan

Menyediakan akses ke layanan keuangan, logistik, dan sembako

Mendorong inklusi keuangan dan penciptaan lapangan kerja

Jenis Usaha Koperasi Merah Putih:

Gerai sembako dan obat murah

Unit simpan pinjam

Cold storage dan logistik

Klinik desa dan apotek

Usaha sesuai kebutuhan lokal