Ekonom Pertanyakan Data Pertumbuhan Ekonomi BPS 5,12 Persen, Tidak Ada Momentum Ramadan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mempertanyakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen padahal di saat yang sama tidak ada momentum pendorongnya.

Kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II mencapai 5,12 persen secara year on year. Angka itu tumbuh dibandingkan triwulan I sebesar 4,87 persen.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho mengatakan, data yang dikeluarkan oleh BPS dianggap sebagai anomali. Padahal di triwulan kedua ini tidak ada momentum Ramadan atau salah satu pendorong daya beli masyarakat. 

"Terkait dengan triwulan II ini kita lihat bahwa tidak ada sebetulnya momentum Ramadan. Seperti di triwulan I. Dan pertumbuhannya di triwulan pertama ini tentu saja lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 4,87 persen tetapi secara mencengangkan di triwulan II 5,12 persen."

"Ini menjadi salah satu pertanyaan padahal tidak ada momentum Ramadan," kata Andry saat Media Briefing secara virtual, Rabu (6/8/2025).

Bahkan Andry menduga, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II ada window dressing atau semacam perubahan terkait dengan data. Di satu sisi, beberapa ekonom memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan II berada dikisaran di bawah 5 persen.

"Dan sepertinya ada intervensi terkait dengan data di triwulan II ini," jelasnya.

Menurut Andry, ada ketidaksesuaian data kinerja industri nasional yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan II seperti pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi serta pertambangan.

Data BPS menunjukkan pertumbuhan di industri pengolahan 5,68 persen, pertanian 1,65 persen, perdagangan 5,37 persen, konstruksi tumbuh 4,98 persen dan pertambangan tumbuh 2,03 persen.

Padahal menurut pada Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur, kinerja industri masih pada tahap kontraksi yakni 49,2 atau di bawah batas aman 50.

"Nah ini kembali lagi kita patut bertanya dan BPS patut menjelaskan terkait dengan apa itu mekanisme ataupun pengambilan data? Karena tidak cukup mencerminkan kondisi real di lapangan," tutur dia.

Pada pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, kata Andry turut berkontribusi pada penurunan kinerja industri akomodasi dan makan minum dalam negeri.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi RI 5,12 Persen di Kuartal II 2025, Begini Respon Hipmi

"Kita tahu bahwa efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana banyak sekali kita ASN dan juga pemerintah daerah tidak melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Kita tahu bahwa dengan restriksi tersebut dan juga efisiensi yang dilakukan pemerintah, pertumbuhan dari penyediaan akomodasi itu menurun, tetapi ini sangat mencengangkan," ucapnya.

Pertumbuhan ekonomi sebuah negara biasanya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan nasional riil, dan mencerminkan seberapa besar aktivitas ekonomi meningkat dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi ditandai oleh tren naiknya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, bertambahnya produksi barang dan jasa, berkurangnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatnya daya beli masyarakat.