Tahun Ini Pemerintah Setop Impor Beras, Titiek Soeharto Acungkan Jempol ke Prabowo

Ringkasan Berita:

• Titiek menilai capaian tak impor beras berkat konsistensi kebijakan pemerintah.
• Sejak Oktober 2024, pemerintah menetapkan swasembada pangan.
• Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mengapresiasi capaian tahun pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang pangan. 

Titiek menilai capaian ini berkat konsistensi kebijakan pemerintah.

Sejak Oktober 2024, pemerintah menetapkan swasembada pangan, khususnya beras, jagung, dan komoditas strategis, sebagai prioritas nasional.

"Pemerintahan tahun pertama Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik 20 Oktober 2024 telah memperlihatkan keseriusannya dalam bidang swasembada pangan," kata Titiek dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (15/11/2025).

Baca juga: Optimisme Swasembada Pangan Menggema di UNS, Mentan Amran Sebut Satu Bulan Lagi Terwujud

"Kita mengapresiasi banyak langkah yang telah dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo,” sambungnya.

Titiek mencermati data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan keberhasilan pemerintah menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025.

Menurut dia, upaya tersebut merupakan sebuah pencapaian penting, mengingat pada 2023–2024 impor beras mencapai lebih dari 7,5 juta ton.

“Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan,” ujar Titiek.

Berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan 2024.

Pencapaian itu dinilai sebagai buah dari gotong royong petani dan pemerintah melalui penyediaan sarana, akses teknologi, dan perbaikan manajemen produksi.

Data BPS juga menunjukkan indikator kesejahteraan petani mengalami peningkatan signifikan.

Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110.

"Angka ini sebagai bukti bahwa kebijakan negara memberikan ruang ekonomi lebih baik bagi petani, serta mendorong mereka semakin produktif dan kompetitif," ucap Titiek.

Politikus Partai Gerindra itu turut mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas stok pangan nasional.

Ia mengatakan, ketahanan stok ini menjadi penopang utama stabilitas nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan krisis pangan global.

Reformasi Distribusi Pupuk

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai reformasi distribusi pupuk yang dilakukan pemerintah sebagai langkah strategis.

Siimplifikasi alur distribusi disertai penurunan harga pupuk sebesar 20 persen disebut mampu menekan biaya produksi petani dan memperkuat arah pembangunan pertanian berkelanjutan.

“Pemerintah menunjukkan keberpihakan yang konsisten kepada petani kecil dan menengah,” kata Alex.

Selain itu, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500/kg dengan jaminan pembelian oleh negara dinilai juga bermain peran.

Dengan kebijakan itu, Bulog memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah serta memastikan pembayaran tepat waktu kepada petani.

“Kebijakan ini efektif memutus praktik ketergantungan petani kepada tengkulak dan memperkuat posisi tawar petani di pasar,” ujar Alex.

Alex menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan ini harus dijaga keberlanjutannya.

Koordinasi di sektor pangan perlu diperkuat, teknologi pertanian modern harus diperluas, serta ditingkatkannya ketahanan pangan dalam jangka panjang.

“Untuk itu, Komisi 4 berkomitmen mendukung kebijakan dan regulasi yang memperkuat kedaulatan pangan nasional, serta mengapresiasi Menteri Pertanian beserta tim yang telah bekerja keras merealisasikan gagasan besar Presiden Prabowo Subianto pada sektor pangan,” ucap Alex.