HKI: Penurunan PPN Bertahap Hingga 8 Persen Dorong Konsumsi dan Pertumbuhan Industri

Percepatan Investasi Harus Dikawal Pokja/Satgas Percepatan Investasi

HKI juga menilai bahwa kebijakan penurunan PPN harus berjalan beriringan dengan percepatan realisasi investasi, terutama untuk mendorong pengembangan kawasan industri prioritas di periode 2025–2029.

Menurut Ma’ruf, pembentukan Pokja atau Satgas Percepatan Investasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa arus minat investasi dapat segera diubah menjadi proyek nyata.

Baca juga: Sebelum Jabat Menkeu, Purbaya Sempat Mikir PPN Bisa Turun Jadi 8 Persen, Kini Berubah

“Penurunan PPN akan meningkatkan permintaan, tetapi itu harus diikuti dengan percepatan investasi agar kapasitas industri bisa segera bertambah. Kami melihat urgensi percepatan dari satgas atau pokja khusus yang fokus mengawal percepatan investasi di kawasan industri mulai dari penyederhanaan perizinan, penyediaan lahan, hingga percepatan utilitas dan infrastruktur,” ujarnya.

Satgas ini, menurut HKI, dapat menjadi jembatan antara pemerintah, kawasan industri, dan calon investor agar hambatan di lapangan dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih terkoordinasi.

“Kalau permintaan sudah bergerak, tetapi investasinya lambat, kita kehilangan momentum. Karena itu, penurunan PPN dan percepatan investasi harus berjalan beriringan sebagai satu paket kebijakan ekonomi nasional,” jelas Ma’ruf.

HKI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan skema penurunan PPN bertahap ini dan membuka ruang dialog dengan dunia usaha untuk memastikan kebijakan fiskal ke depan selaras dengan kebutuhan industri dan strategi pembangunan kawasan industri nasional.