Sistem KRIS Mirip Perubahan KA Era Jonan, Ini Bedanya dengan Sistem Kelas BPJS Kesehatan
KRIS akan menggantikan sistem pengelompokan ruang rawat inap berdasarkan kelas 1, 2, 3 yang selama ini diberlakukan BPJS Kesehatan.
"Tentu ini pasti akan membuat masyarakat mendapatkan pelayanan lebih baik di seluruh tanah air dan meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan jadi lebih baik lagi. Kebijakan ini akan membuat. BPJS Kesehatan akan menjadi lebih baik bekerjasama dengan pihak rumah sakit dengan pelayanan rawat inap yang baik di seluruh Indonesia," ujarnya.
Karena itulah lanjut Melki implementasi KRIS ini harus diselenggarakan dengan baik. Diharapkan berbagai regulasi lanjutan dari kebijakan Presiden bisa diturunkan mulai tingkat Permenkes dan sebagainya.
Baca juga: Yang Perlu Dipahami Masyarakat Berkait Implementasi KRIS
Ia juga meminta rumah sakit swasta juga rumah sakit keagamaan tidak perlu khawatir akan biaya pengubahan pelayanan menjadi KRIS. Sebab kata Melki pemerintah nantinya akan mencari pihak-pihak swasta yang akan membantu melalui program CSR.
"Kita terus lakukan evaluasi, dan terakhir khusus rumah sakit swasta dan keagamaan yang memiliki kesulitan(pembiayaan) akan kita carikan pihak pihak swasta yang memiliki CSR yang baik dan bisa membantu mendukung RS swasta dan keagamaan untuk bisa mendukung pelayanan KRIS," kata Melki.
| Wacana Penghapusan Rujukan Berjenjang BPJS Dinilai Berisiko Picu Penumpukan Pasien |
|
|---|
| 20 Negara Pelajari Keberhasilan JKN, BPJS Kesehatan Ungkap Kunci Transformasi Digital |
|
|---|
| Pahlawan Tanpa Tanda Jasa asal Semarang Bisa Berobat Tanpa Kendala berkat JKN |
|
|---|
| Daya Beli Masyarakat Belum Pulih, DPR Ingatkan Pemerintah Hati-hati Naikkan Iuran BPJS |
|
|---|
| Ini Alur Rujukan BPJS Kesehatan Tanpa Jenjang yang Diinginkan Menkes, Bisa Langsung ke RS Tipe B |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pemerintah-akan-menerapkan-sistem-kelas-rawat-inap-standar-kris.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.