Pengamat Soal Kampanye Partai Buruh Jangan Pilih Partai Politik yang Dukung Disahkannya UU Ciptaker

Terkait hal itu, Said meyampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI agar tidak marah-marah kepadanya karena melakukan kampanye itu.

"Dan tolong Wakil Ketua DPR jangan marah-marah lagi sama saya ketika saya mengatakan, jangan pilih calon presiden yang pro omnibus law," tegasnya.

Menurut Said, nantinya rakyat juga akan mengetahui dengan sendirinya sosok pemimpin yang pro disahkannya Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

"Tentu kawan-kawan tahu siapa nanti pemimpin yang pro omnibus law. Jangan saling mencampuri partai maksud saya. Silahkan Anda pro omnibus law, kami Partai Buruh anti omnibus Law Ciptaker," ungkapnya.

"Nanti akan terlihat partai mana yang pro omnibus law, fraksi mana. Dan nanti akan terlihat siapa calon presiden yang pro omnibus law. Jadi jangan marah-marah ke saya," sambungnya.

Kemudian, Said menuturkan, kampanye seperti itu merupakan hak politik Partai Buruh untuk menyampaikannya mewakili konstituen kelas pekerja.

Sementara itu, Said mengatakan, dua parpol yang tidak setuju UU Omnibus Law ini disahkan nantinya perlu diuji kejujurannya.

"Terhadap dua parpol yang tidak setuju Omnibus Law untuk disahkan akan kita uji, apakah mereka bersedia nanti menjadi saksi fakta di dalam persidangan, di Mahkamah Konstitusi (MK)," katanya.

"Kalau tidak bersedia itu berarti hanya lipservice. Kita akan jelaskan kepada rakyat bahwa ini partai hanya lipservice aja nolak omnibus law," sambung Said Iqbal.

Oleh karena itu, kata Said, saat ini rakyat bisa menyampaikan aspirasinya melalui Partai Buruh.

Menurutnya, saat ini yang rakyat butuhkan adalah kejujuran.

"Sekarang saatnya rakyat melalui Partai Buruh mengungkapkan hal-hal sederhana. Hal-hal yang sebenarnya rakyat butuh tentang kejujuran," ungkap Said.

"Partai Buruh juga tentunya akan diuji lagi tentang kejujurannya. Tidak berarti Partai Buruh yang terbaik dan paling benar. Tidak," tegasnya.